Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014–2016, Yuddy Chrisnandi. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

MINGGU, 15 MARET 2026 | 22:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014–2016, Yuddy Chrisnandi menegaskan pentingnya keselarasan visi antara menteri dan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Yuddy, seorang menteri tidak hanya harus memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian yang dipimpinnya, tetapi juga harus sejalan dengan visi kepala negara agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif.

Ia menuturkan, saat menjabat sebagai Menteri PAN-RB pada era pemerintahan Joko Widodo, kementerian yang dipimpinnya memiliki peran strategis dalam memperbaiki sistem birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.


Yuddy menjelaskan, Menteri PAN-RB memiliki sejumlah kewenangan penting, termasuk memberikan sanksi kepada instansi pemerintah yang dinilai lalai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kementerian tersebut juga berperan dalam penataan sistem administrasi pemerintahan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Tidak hanya itu, Menteri PAN-RB juga menjadi bagian dari tim penilai akhir dalam proses pengisian jabatan tinggi pemerintahan, guna memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas.

“Jika tupoksi ini dijalankan dengan serius dan berada dalam satu barisan visi dengan Presiden, maka tugas Presiden akan sangat terbantu dalam menjalankan agenda pembangunan nasional,” ujar Yuddy, Minggu, 15 Maret 2026.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya