Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. (Foto: RMOL)

Politik

JK: Kebijakan Presiden Jangan hanya Selesai di Penjelasan

MINGGU, 15 MARET 2026 | 21:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak hanya fokus pada penjelasan kepada publik, tetapi juga memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan tepat.

Pernyataan itu disampaikan JK merespons langkah Presiden Prabowo yang kerap mengundang berbagai kelompok masyarakat sipil ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai sejumlah isu strategis.

“Ya itu, memang Bapak Presiden selalu mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang perlu diberikan suatu mungkin informasi,” ujar JK dikutip dari siaran ulang Kompas TV, Minggu, 15 Maret 2026.


Menurut JK, sejumlah tokoh dari berbagai kalangan telah diundang untuk berdialog dengan Presiden, mulai dari tokoh agama hingga mantan pejabat negara.

“Seperti mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh Islam, mengundang mantan-mantan Presiden, Wapres, dan juga ketua-ketua partai, atau mengundang mantan menteri luar negeri, bermacam-macam,” sambungnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menilai langkah tersebut merupakan bagian dari komunikasi pemerintah yang baik, terutama untuk menjelaskan isu-isu sensitif kepada masyarakat.

Salah satunya terkait isu bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Saya kira itu juga hal yang bagus supaya mereka diberikan pengertian tentang hal-hal yang sensitif bagi masyarakat, seperti BoP. Namun tentunya itu tidak hanya selesai pada saat diberi penjelasan,” tuturnya.

JK menilai komunikasi yang baik tersebut perlu diimbangi dengan pelaksanaan kebijakan yang tepat di lapangan. Kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dijelaskan kepada publik, tetapi juga harus dibuktikan melalui implementasi yang efektif.

“Nanti tetap saja dikritik apabila tetap berlaku. Jadi memang perlu penjelasan, tapi itu tidak berarti selesai sekadar penjelasan, tapi perlu pelaksanaannya yang baik,” demikian JK.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya