Eddy Soeparno: Setiap Opsi Harus Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli

Tim Ekonomi Pemerintah diyakini punya solusi untuk menghadapi skenario tembusnya defisit APBN menjadi 3,18 sampai 4 persen akibat meningkatnya beban fiskal karena lonjakan harga migas sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan keyakinannya itu. Dia bahkan mengapresiasi langkah cepat tim ekonomi pemerintah yang telah memproyeksikan dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian dan defisit APBN tahun 2026. 

“Ketahanan fiskal dan kehandalan pasokan migas merupakan kunci dari upaya Indonesia untuk melalui gejolak geopolitik yang sangat disruptif ini dengan aman,” kata Eddy kepada wartawan, Sabtu 14 Maret 2026.

Eddy menjelaskan walaupun pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk memperlebar defisit APBN terhadap PDB di atas 3 persen, namun harus tetap mewaspadai risiko penurunan peringkat sovereign rating jika kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN ke dianggap kurang prudent. 

"Saat ini kita dihadapkan pada sejumlah pilihan yang pelik, yakni mengencangkan ikat pinggang dengan memotong sementara sejumlah kegiatan yang dibiayai APBN atau menarik pinjaman baru untuk menutup defisit APBN yang semakin melebar," katanya.

Meski pilihan cukup sulit, Wakil Ketua Umum PAN ini optimis bahwa kebijakan pemerintah akan selalu mendahulukan resiliensi dan daya beli masyarakat ketika menghadapi kontraksi ekonomi akibat perang yang berkepanjangan.

Eddy berpesan agar disrupsi pasokan energi dan mata rantai logistik yang sangat mungkin terjadi dapat diantisipasi dan dicarikan solusinya sedini mungkin.

"Upaya berbagai negara untuk mengamankan pasokan energi dan pangan di dalam negerinya mengharuskan Indonesia untuk melakukan hal yang sama," pungkasnya.