Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didesak melakukan evaluasi terhadap kinerja Dirjen Bea dan Cukai.
Desakan itu disampaikan Fungsionaris PB HMI Lukmanul Hakim Siregar menyusul pengungkapan gudang rokok ilegal senilai ratusan miliar Rupiah di Pekanbaru, Riau.
Lukmanul bahkan menegaskan, PB HMI bahkan meminta Menteri Purbaya mengambil langkah tegas dengan mencopot Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Menurut Lukmanul, lambannya penetapan tersangka utama dalam kasus 160 juta batang rokok ilegal nilai barang mencapai Rp399,2 miliar potensi kerugian negara sekitar Rp213,76 miliar itu terus menjadi opini liar di ruang publik.
"Barang bukti dalam jumlah besar telah diamankan, hingga kini aparat belum mengumumkan pihak yang diduga menjadi pengendali utama jaringan produksi maupun distribusi rokok ilegal tersebut," kata Lukmanul dalam keterangan tertulis, Sabtu 14 Maret 2026.
Lukmanul menyoroti informasi yang beredar mengenai seorang pengusaha bernama Tong Seng yang disebut-sebut sebagai sosok yang diduga terkait dengan jaringan rokok ilegal tersebut.
“Jika benar yang bersangkutan merupakan aktor utama dan hingga kini belum ditangkap, maka aparat penegak hukum harus menjelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Selain meminta evaluasi terhadap pimpinan Bea Cukai, dia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan kasus rokok ilegal tersebut.
Menurutnya, penanganan perkara bernilai ratusan miliar Rupiah harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik suap atau permainan perkara.
“KPK perlu menelusuri apakah ada aliran dana atau indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini. Penegakan hukum harus terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tandasnya.
