Berita

Ilustrasi

Politik

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

SABTU, 14 MARET 2026 | 17:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didesak melakukan evaluasi terhadap kinerja Dirjen Bea dan Cukai.

Desakan itu disampaikan Fungsionaris PB HMI Lukmanul Hakim Siregar menyusul pengungkapan gudang rokok ilegal senilai ratusan miliar Rupiah di Pekanbaru, Riau.

Lukmanul bahkan menegaskan, PB HMI bahkan meminta Menteri Purbaya mengambil langkah tegas dengan mencopot Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai.


Menurut Lukmanul, lambannya penetapan tersangka utama dalam kasus 160 juta batang rokok ilegal nilai barang mencapai Rp399,2 miliar potensi kerugian negara sekitar Rp213,76 miliar itu terus menjadi opini liar di ruang publik.

"Barang bukti dalam jumlah besar telah diamankan, hingga kini aparat belum mengumumkan pihak yang diduga menjadi pengendali utama jaringan produksi maupun distribusi rokok ilegal tersebut," kata Lukmanul dalam keterangan tertulis, Sabtu 14 Maret 2026.

Lukmanul menyoroti informasi yang beredar mengenai seorang pengusaha bernama Tong Seng yang disebut-sebut sebagai sosok yang diduga terkait dengan jaringan rokok ilegal tersebut.

“Jika benar yang bersangkutan merupakan aktor utama dan hingga kini belum ditangkap, maka aparat penegak hukum harus menjelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

Selain meminta evaluasi terhadap pimpinan Bea Cukai, dia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan kasus rokok ilegal tersebut.

Menurutnya, penanganan perkara bernilai ratusan miliar Rupiah harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik suap atau permainan perkara.

“KPK perlu menelusuri apakah ada aliran dana atau indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini. Penegakan hukum harus terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya