Berita

Ilustrasi

Politik

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

SABTU, 14 MARET 2026 | 17:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didesak melakukan evaluasi terhadap kinerja Dirjen Bea dan Cukai.

Desakan itu disampaikan Fungsionaris PB HMI Lukmanul Hakim Siregar menyusul pengungkapan gudang rokok ilegal senilai ratusan miliar Rupiah di Pekanbaru, Riau.

Lukmanul bahkan menegaskan, PB HMI bahkan meminta Menteri Purbaya mengambil langkah tegas dengan mencopot Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai.


Menurut Lukmanul, lambannya penetapan tersangka utama dalam kasus 160 juta batang rokok ilegal nilai barang mencapai Rp399,2 miliar potensi kerugian negara sekitar Rp213,76 miliar itu terus menjadi opini liar di ruang publik.

"Barang bukti dalam jumlah besar telah diamankan, hingga kini aparat belum mengumumkan pihak yang diduga menjadi pengendali utama jaringan produksi maupun distribusi rokok ilegal tersebut," kata Lukmanul dalam keterangan tertulis, Sabtu 14 Maret 2026.

Lukmanul menyoroti informasi yang beredar mengenai seorang pengusaha bernama Tong Seng yang disebut-sebut sebagai sosok yang diduga terkait dengan jaringan rokok ilegal tersebut.

“Jika benar yang bersangkutan merupakan aktor utama dan hingga kini belum ditangkap, maka aparat penegak hukum harus menjelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

Selain meminta evaluasi terhadap pimpinan Bea Cukai, dia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan kasus rokok ilegal tersebut.

Menurutnya, penanganan perkara bernilai ratusan miliar Rupiah harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik suap atau permainan perkara.

“KPK perlu menelusuri apakah ada aliran dana atau indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini. Penegakan hukum harus terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya