Berita

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal. (Foto: Dokumentasi Prima)

Politik

Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Timbulkan Opini Liar Rakyat

SABTU, 14 MARET 2026 | 01:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyiraman air keras kepada aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disesalkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal mengutuk keras dugaan tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie, karena tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi yang mencederai ruang demokrasi.

"Kami mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. Kepolisian harus segera mengusut kejadian ini secara serius dan transparan,” ujar Alif dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.


Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Alif memandang, tindakan kekerasan seperti ini berpotensi memperkeruh situasi di tengah upaya pemerintah yang sedang fokus menjalankan berbagai program kerakyatan. 

“Peristiwa seperti ini bisa menjadi upaya memancing di air keruh di tengah semangat pemerintah yang terus melaksanakan berbagai program kerakyatan. Karena itu, aparat kepolisian harus bergerak cepat agar tidak berkembang berbagai spekulasi,” bebernya.

Alif juga menegaskan bahwa pengusutan yang transparan penting dilakukan untuk mencegah munculnya opini liar di masyarakat, terutama terkait isu pembungkaman terhadap suara-suara kritis dari aktivis.

“Agar tidak muncul opini liar bahwa ada pembungkaman terhadap suara-suara aktivis, maka pihak kepolisian harus mengusut tuntas kejadian ini hingga pelaku dan motifnya jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam berbagai kesempatan pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dari kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah selama ini berupaya merangkul kelompok-kelompok yang kritis guna menjaga keseimbangan dalam proses pemerintahan.

“Dalam beberapa kesempatan, pemerintah justru terus merangkul kelompok-kelompok yang bersuara kritis. Langkah ini penting untuk mendapatkan masukan sehingga jalannya pemerintahan tetap berimbang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” demikian Alif menambahkan.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya