PERANG jauh di Timur Tengah sering terasa seperti berita luar negeri yang lewat begitu saja—sampai harga minyak naik, Dolar menguat, dan APBN mendadak jadi medan tempur di rumah sendiri.
Dalam beberapa hari terakhir, lonjakan harga minyak global dipicu eskalasi konflik kawasan, sementara rupiah tertekan ke rekor terlemahnya dan inflasi domestik ikut menguat.
Reuters mencatat inflasi Februari mencapai 4,76 persen, melampaui target Bank Indonesia, dan tekanan pada Rupiah membuat pasar memperkirakan BI menahan suku bunga di 4,75 persen.
Di sisi fiskal, problemnya seperti matematika yang tidak bisa diajak berdebat lagi: ketika minyak melonjak dan kurs melemah, beban subsidi energi membesar. Pemerintah sudah menyiapkan bantalan, tetapi bantalan itu punya batas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia akan menyerap kejutan kenaikan minyak menggunakan APBN—termasuk memperbesar subsidi energi jika perlu—dengan anggaran subsidi energi Rp381,3 triliun untuk 2026, yang dihitung memakai asumsi minyak 70 Dolar AS per barel dan kurs Rp16.500.
Apa Masalah Utamanya?Masalah pertama: asumsi APBN 2026 sedang “ditantang realitas.” Ketika minyak sempat melampaui 100 Dolar AS per barel, asumsi 70 Dolar AS bukan lagi sekadar angka teknokratik, melainkan titik rawan defisit.
Purbaya menyebut bahwa bila minyak bertahan di 90-92 Dolar AS per barel, defisit bisa terdorong ke sekitar 3,6 persen PDB tanpa penyesuaian belanja—melewati batas defisit 3 persen yang selama ini menjadi pagar kredibilitas fiskal. Di sini ada dilema: menaikkan subsidi menjaga daya beli dan stabilitas sosial, tetapi memperlebar defisit menggerus kepercayaan pasar.
Masalah kedua: ruang kebijakan moneter menyempit saat fiskal butuh ruang. Ketika kurs tertekan dan inflasi meningkat, BI cenderung “ditahan” untuk tetap hawkish demi stabilisasi, bukan dipakai untuk memberi stimulus.
Reuters menuliskan alasan utama penahanan suku bunga adalah tekanan rupiah dan arus keluar modal di tengah perang, ditambah kekhawatiran pasar atas rencana fiskal dan independensi bank sentral.
Dalam situasi ini, tiap sinyal fiskal yang dianggap longgar akan cepat “ditagih” lewat premi risiko:
yield naik, kurs melemah, biaya utang membesar.
Masalah ketiga: subsidi energi adalah penyangga sekaligus beban. Indonesia masih net importer produk minyak bumi; data EIA menegaskan Indonesia merupakan net importer petroleum, dan impor minyaknya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketika minyak naik, beban subsidi dan kompensasi kepada Pertamina/PLN ikut naik, sementara penerimaan negara tidak otomatis mengimbangi. Dengan kata lain,
shock eksternal mudah menjadi shock fiskal.
Masalah keempat: kredibilitas defisit 3 persen adalah aset psikologis. Pemerintah menegaskan defisit 2026 ditargetkan 2,68 persen PDB dan menyatakan akan memangkas belanja lain untuk tetap menjaga defisit di bawah 3 persen.
Ini langkah yang tepat secara reputasi—karena batas 3 persen adalah “kontrak sosial” antara negara dan pasar. Tapi konsekuensinya jelas: pemotongan belanja harus selektif agar tidak memukul pertumbuhan.
RekomendasiPertama, pemerintah perlu membuat subsidi lebih tajam sasaran, bukan lebih tebal selimutnya. Jika tambahan subsidi diberikan, desainnya harus memprioritaskan kelompok rentan dan sektor yang benar-benar sensitif terhadap biaya energi.
Menjaga harga energi boleh, tetapi harus disertai disiplin agar subsidi tidak berubah menjadi “kebocoran permanen” di APBN. Purbaya sudah memberi sinyal pendekatan bertahap: memantau beberapa pekan sebelum mengambil kebijakan penuh.
Kedua, jalankan
contingency plan belanja yang transparan: publik perlu tahu pos mana yang akan ditunda bila skenario minyak tinggi bertahan.
Reuters menyebut opsi pemotongan belanja mencakup area yang berdampak rendah, bahkan ada wacana penyesuaian program besar agar tetap di bawah 3 persen. Transparansi bukan sekadar etika; ia alat stabilisasi ekspektasi pasar.
Ketiga, perkuat tameng eksternal. Cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2026 masih 151,9 miliar Dolar AS, setara 6,1 bulan impor (atau 5,9 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah). Ini adalah bantalan penting untuk stabilisasi Rupiah, tapi ia akan lebih kuat bila komunikasi kebijakan fiskal dan moneter berjalan satu suara: pasar tidak butuh janji “aman”, pasar butuh koordinasi yang terlihat.
Keempat, gunakan momen ini untuk mempercepat peralihan energi dan substitusi impor yang realistis. Pemerintah sempat menyebut opsi menghidupkan kembali rencana biodiesel (misalnya B50) sebagai respons terhadap lonjakan minyak. Ini bukan solusi instan, tetapi arahnya benar: mengurangi sensitivitas APBN terhadap shock minyak di masa depan.
PenutupPerang Timur Tengah bisa menekan APBN. Itu fakta. Tetapi yang lebih menentukan adalah bagaimana negara merespons fakta itu: panik dan melanggar pagar defisit, atau disiplin sambil melindungi daya beli. Indonesia punya modal struktural untuk melewati guncangan ini: ekonomi 2025 tumbuh 5,11 persen, dan komponen ekspor tumbuh paling tinggi di sisi pengeluaran—menandakan mesin devisa masih bekerja.
Di titik ini, defisit 3 persen bukan sekadar angka aturan; ia simbol kendali. Menjaganya—dengan subsidi yang tepat sasaran, pemotongan belanja yang cerdas, dan koordinasi kebijakan yang rapi—adalah cara paling elegan untuk membuktikan bahwa fundamental makroekonomi Indonesia tidak hanya kuat saat cuaca cerah, tetapi juga tetap tegak ketika badai datang tanpa undangan.
*Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
