Berita

Sekolah Shajareye Tayabeh luluh lantak usai dibombardir Israel. (Foto: X/@IRIMFA_SPOX)

Politik

Perang Menewaskan Anak Sekolah Langgar Semua Hukum

MINGGU, 08 MARET 2026 | 10:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengecam keras dampak konflik bersenjata yang menelan korban sipil, termasuk anak-anak sekolah dasar yang menjadi korban dalam eskalasi perang di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, perang yang menewaskan ratusan anak sekolah merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional. Ia menilai tragedi tersebut menunjukkan betapa kejamnya konflik bersenjata yang seharusnya tidak menyasar warga sipil, apalagi anak-anak.

“Ratusan anak SD yang ceria dan memulai aktivitas harus merasakan kejamnya perang. Ini melanggar semua hukum. Mesti ada yang bertanggung jawab,” ujar Mardani dalam keterangannya, Minggu, 8 Maret 2026.


Ia juga menyoroti serangan Amerika Serikat terhadap kapal Iran yang disebut tidak bersenjata. Dalam insiden tersebut, puluhan pelaut dilaporkan menjadi korban setelah kapal tersebut diserang.

“Serangan AS pada kapal Iran yang tidak bersenjata juga keji. Puluhan pelaut yang baru pulang dari parade harus terkorban,” lanjutnya.

Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa tindakan serangan balasan juga tidak dapat dibenarkan. Ia meminta agar Iran menghentikan serangan terhadap negara-negara tetangga di kawasan Teluk.

Menurutnya, negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Qatar, selama ini dikenal sebagai mitra baik yang sering memberikan bantuan kepada berbagai pihak.

“Tapi serangan Iran pada negara tetangga di Teluk juga mesti dihentikan. Qatar selalu jadi tetangga yang baik dan banyak menolong,” katanya.

Mardani berharap seluruh pihak yang terlibat konflik dapat segera menghentikan eskalasi kekerasan dan kembali menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan.

“Semua kembali pada meja perundingan,” pungkasnya.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya