KISAH OTT Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menyimpan sebuah misteri. Saat ditangkap KPK, ia bersama Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi. Lalu, orang nomor satu Jateng itu membantahnya. Lalu, siapa yang berbohong dalam hal ini.
Selasa dini hari, 3 Maret 2026. Jakarta masih setengah tidur. Warung kopi baru menyalakan kompor. Ayam kampung belum sempat latihan kokok kedua. Namun, di depan gedung KPK, kamera televisi sudah berjajar seperti pasukan infanteri yang siap menembakkan peluru breaking news.
Pintu kaca terbuka.
Keluar seorang perempuan dengan rompi oranye, warna yang di republik ini punya reputasi lebih menakutkan dari rapor merah di sekolah. Perempuan itu adalah Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan outsourcing di Pemkab Pekalongan.
Biasanya, tersangka korupsi keluar dengan dua gaya klasik, menunduk seperti mahasiswa ketahuan menyontek, atau pura-pura batuk sambil menutupi wajah dengan map cokelat. Fadia justru melakukan sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah rompi oranye republik ini.
Dia mengangkat kepala. Tatapannya lurus ke kamera. Kemudian, ia melempar satu kalimat yang efeknya seperti petasan tahun baru dilempar ke gudang bensin politik Jateng.
“Pada saat penangkapan saya… mereka menggerebek ke rumah. Saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Bahas izin absen acara Makan Bergizi Gratis. Demi Allah nggak ada OTT, nggak ada barang disita dari saya.”
Boom.
Nama Ahmad Luthfi langsung ikut terseret seperti kapal besar yang tiba-tiba ditarik arus pusaran. Bukan nama kecil. Bukan pejabat pinggiran. Ahmad Luthfi adalah Gubernur Jateng, mantan jenderal polisi bintang dua, figur yang jaringan pertemanannya di dunia keamanan bisa lebih luas dari jaringan wifi kantor pemerintahan.
Netizen langsung terbelah. Ada yang percaya Fadia seperti percaya diskon akhir tahun. Ada yang membela gubernur seperti fans klub bola membela striker kesayangannya. Sisanya duduk santai sambil imagine koptagul politik, menunggu siapa yang duluan terpeleset logika.
Gubernur tidak tinggal diam. Pernyataan resmi keluar. Kalimatnya rapi, datar, dan dingin seperti laporan intelijen.
Fadia memang datang ke rumah dinas Senin malam, 2 Maret. Ia datang bersama Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Topiknya program MBG.
Dalam pertemuan itu Fadia disebut meminta izin tidak hadir pada rapat esok hari. Setelah itu semua pulang masing-masing. Ahmad Luthfi mengaku baru mengetahui penangkapan dari media keesokan paginya.
Versi resmi. Bersih. Tidak ada drama. Lalu muncul versi ketiga dari pihak penindakan KPK melalui Asep Guntur Rahayu.
Menurut KPK, penangkapan tidak terjadi di rumah Fadia. Tidak pula di rumah dinas gubernur. Fadia disebut diamankan di Semarang saat sedang mengecas mobil listriknya di SPKLU.
Ceritanya bahkan terdengar seperti plot film detektif modern. Tim KPK sempat kehilangan jejak setelah dari Pekalongan. Mobil listrik Fadia akhirnya terdeteksi sedang berhenti di SPKLU. Di situlah penangkapan dilakukan.
Sekarang mari kita berhenti sebentar. Di meja publik ada tiga fakta yang saling menabrak seperti motor tanpa rem di perempatan pasar.
Versi pertama, Fadia mengatakan rumahnya digerebek saat ia bersama gubernur. Versi kedua, gubernur mengakui pertemuan tetapi mengatakan semuanya selesai malam itu dan semua pulang. Versi ketiga, KPK menyebut penangkapan terjadi dini hari di SPKLU Semarang saat mobil listrik sedang diisi daya.
Masalahnya, kita hidup di zaman yang katanya serba digital. Kota Semarang punya CCTV di jalan raya. SPKLU biasanya punya kamera pengawas. Rumah dinas gubernur jelas dilengkapi sistem keamanan. Bahkan warung kopi modern saja punya kamera.
Namun sampai 6 Maret 2026, bukti paling sederhana belum muncul, rekaman kamera. Tidak ada rekaman SPKLU. Tidak ada rekaman jalan raya. Tidak ada rekaman rumah dinas gubernur.
Padahal KPK sudah menyebutkan daftar barang sitaan yang lumayan panjang: telepon genggam, laptop, chat WhatsApp yang diduga berisi percakapan tentang pengelolaan dana outsourcing, dokumen pengadaan jasa tahun 2023 sampai 2026, foto dan video staf yang disebut menarik uang tunai, serta lima unit mobil termasuk mobil listrik milik Fadia.
Semua bukti ada. Kecuali satu hal yang paling mematikan untuk mengakhiri perdebatan, rekaman CCTV.
Jika Fadia berbohong, pembuktiannya sebenarnya sangat mudah. Tinggal putar rekaman SPKLU. Tunjukkan jam kedatangan mobil. Tunjukkan kapan charger dipasang. Tunjukkan kapan tim KPK datang. Selesai.
Namun sampai sekarang, publik hanya mendapat cerita tanpa gambar. Seperti menonton film misteri dengan layar gelap.
Di sinilah logika publik mulai bekerja. Karena keputusan Fadia menyebut nama gubernur bukan keputusan kecil. Ia bukan menyebut staf. Ia menyebut seorang gubernur yang punya latar belakang jenderal polisi.
Jika ia berbohong, itu seperti bunuh diri politik dengan cara yang sangat ceroboh. Namun jika ia benar, ceritanya bisa jauh lebih besar dari sekadar kasus outsourcing.
Konteks politik Jateng membuat drama ini makin panas. Sejak awal 2026, media sosial diramaikan gerakan tunda bayar pajak kendaraan bermotor. Penyebabnya opsen pajak 16,6 persen yang membuat tagihan PKB terasa melonjak. Diskon lima persen tidak cukup meredakan keluhan warga.
Beberapa kantor Samsat bahkan dilaporkan lebih sepi dari biasanya. Warga memilih menunggu pemutihan atau sekadar memprotes. Alasannya sederhana, pajak naik terus, tetapi jalan masih berlubang dan pelayanan publik dianggap belum memuaskan.
Lalu datang kasus korupsi outsourcing di Pekalongan yang menyeret nama kepala daerah. Dalam kondisi paling terpojok dalam hidupnya, rompi oranye sudah melekat, status tersangka sudah diumumkan, Fadia justru mengeluarkan kalimat yang berani.
Ia bersumpah. Nyebut nama Allah lagi. Bukan sumpah politik biasa. Ia mengucapkannya di depan kamera, dalam kondisi yang secara psikologis sudah seperti orang yang tidak punya lagi apa pun untuk diselamatkan kecuali satu hal, reputasi dirinya.
Di republik ini, publik sudah terlalu sering mendengar cerita yang sama. Setiap ada pejabat besar terseret, tiba-tiba CCTV rusak. Rekaman hilang. Saksi lupa ingatan. Hard disk katanya error. Kamera katanya mati.
Sementara itu, rakyat Jateng yang sedang kesal karena pajak kendaraan naik kini mendapat tontonan baru, pertarungan narasi antara rompi oranye dan kursi gubernur.
Pertanyaan akhirnya menjadi sederhana sekaligus berbahaya. Apakah seorang perempuan yang karier politiknya sedang runtuh akan nekat menyeret nama gubernur jika ia tidak yakin dengan ceritanya? Atau justru publik sedang menyaksikan babak klasik dalam politik Indonesia, ketika orang yang paling terpojok justru menjadi satu-satunya yang berani berbicara terlalu jujur?
Jawabannya mungkin sebenarnya sederhana. Ia mungkin tersimpan di satu file video yang sampai hari ini belum pernah diperlihatkan kepada publik. Rekaman CCTV.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
