Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Menko Airlangga Putar Otak Antisipasi Konflik Timteng

JUMAT, 06 MARET 2026 | 21:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan transportasi dan perdagangan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah sejumlah penerbangan dan jalur pelayaran internasional dilaporkan terdampak.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi arus mobilitas penumpang maupun distribusi barang, mengingat wilayah Timur Tengah selama ini menjadi salah satu simpul transit penting penerbangan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan situasi itu perlu diantisipasi karena sejumlah rute penerbangan di kawasan tersebut mulai terganggu.


“Bayangkan di Timur Tengah, Dubai, Qatar, Doha tidak terbang. Padahal satu tahun mereka 90 juta orang yang transit, jadi sangat berpengaruh baik yang ke Eropa maupun ke Asia,” kata Airlangga di Mal Senayan City, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026. 

Selain penerbangan, pemerintah juga mencermati potensi gangguan pada jalur pelayaran internasional yang selama ini menjadi jalur penting perdagangan global.

“Dan juga terkait dengan kapal. Kapal juga sebagian juga tidak berjalan,” ujarnya.

Menurut Airlangga, ketidakpastian geopolitik tersebut menjadi faktor yang harus diwaspadai pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir tahun. Ia menilai konflik yang berlangsung belum dapat dipastikan durasinya sehingga memerlukan langkah antisipasi sejak dini.

“Kita melihat ketidakpastian begitu tinggi. Kita belum tahu berapa lama perang terjadi dan berapa lama transportasi terganggu terutama dari Timur Tengah,” kata dia.

Meski demikian, pemerintah menilai Indonesia memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa sebelumnya sehingga berbagai langkah mitigasi akan disiapkan. Salah satu strategi yang ditekankan adalah memperkuat pasar domestik agar perekonomian tetap bergerak meski terjadi tekanan eksternal.

Menurutnya, penguatan pasar dalam negeri menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat Indonesia memiliki basis konsumen yang besar.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya