Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Menko Airlangga Putar Otak Antisipasi Konflik Timteng

JUMAT, 06 MARET 2026 | 21:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan transportasi dan perdagangan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah sejumlah penerbangan dan jalur pelayaran internasional dilaporkan terdampak.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi arus mobilitas penumpang maupun distribusi barang, mengingat wilayah Timur Tengah selama ini menjadi salah satu simpul transit penting penerbangan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan situasi itu perlu diantisipasi karena sejumlah rute penerbangan di kawasan tersebut mulai terganggu.


“Bayangkan di Timur Tengah, Dubai, Qatar, Doha tidak terbang. Padahal satu tahun mereka 90 juta orang yang transit, jadi sangat berpengaruh baik yang ke Eropa maupun ke Asia,” kata Airlangga di Mal Senayan City, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026. 

Selain penerbangan, pemerintah juga mencermati potensi gangguan pada jalur pelayaran internasional yang selama ini menjadi jalur penting perdagangan global.

“Dan juga terkait dengan kapal. Kapal juga sebagian juga tidak berjalan,” ujarnya.

Menurut Airlangga, ketidakpastian geopolitik tersebut menjadi faktor yang harus diwaspadai pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir tahun. Ia menilai konflik yang berlangsung belum dapat dipastikan durasinya sehingga memerlukan langkah antisipasi sejak dini.

“Kita melihat ketidakpastian begitu tinggi. Kita belum tahu berapa lama perang terjadi dan berapa lama transportasi terganggu terutama dari Timur Tengah,” kata dia.

Meski demikian, pemerintah menilai Indonesia memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa sebelumnya sehingga berbagai langkah mitigasi akan disiapkan. Salah satu strategi yang ditekankan adalah memperkuat pasar domestik agar perekonomian tetap bergerak meski terjadi tekanan eksternal.

Menurutnya, penguatan pasar dalam negeri menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat Indonesia memiliki basis konsumen yang besar.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya