Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Menko Airlangga Putar Otak Antisipasi Konflik Timteng

JUMAT, 06 MARET 2026 | 21:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan transportasi dan perdagangan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah sejumlah penerbangan dan jalur pelayaran internasional dilaporkan terdampak.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi arus mobilitas penumpang maupun distribusi barang, mengingat wilayah Timur Tengah selama ini menjadi salah satu simpul transit penting penerbangan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan situasi itu perlu diantisipasi karena sejumlah rute penerbangan di kawasan tersebut mulai terganggu.


“Bayangkan di Timur Tengah, Dubai, Qatar, Doha tidak terbang. Padahal satu tahun mereka 90 juta orang yang transit, jadi sangat berpengaruh baik yang ke Eropa maupun ke Asia,” kata Airlangga di Mal Senayan City, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026. 

Selain penerbangan, pemerintah juga mencermati potensi gangguan pada jalur pelayaran internasional yang selama ini menjadi jalur penting perdagangan global.

“Dan juga terkait dengan kapal. Kapal juga sebagian juga tidak berjalan,” ujarnya.

Menurut Airlangga, ketidakpastian geopolitik tersebut menjadi faktor yang harus diwaspadai pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir tahun. Ia menilai konflik yang berlangsung belum dapat dipastikan durasinya sehingga memerlukan langkah antisipasi sejak dini.

“Kita melihat ketidakpastian begitu tinggi. Kita belum tahu berapa lama perang terjadi dan berapa lama transportasi terganggu terutama dari Timur Tengah,” kata dia.

Meski demikian, pemerintah menilai Indonesia memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa sebelumnya sehingga berbagai langkah mitigasi akan disiapkan. Salah satu strategi yang ditekankan adalah memperkuat pasar domestik agar perekonomian tetap bergerak meski terjadi tekanan eksternal.

Menurutnya, penguatan pasar dalam negeri menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat Indonesia memiliki basis konsumen yang besar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya