Berita

Guru Besar Politik Islam Global FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Din Syamsuddin (Foto: Dokumen RMOL)

Politik

Din Syamsuddin: Upaya Indonesia Jadi Mediator AS–Iran Adalah Mimpi

JUMAT, 06 MARET 2026 | 11:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator konflik antara Amerika Serikat  (AS) dan Iran merupakan langkah yang tidak realistis.

Guru Besar Politik Islam Global FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Din Syamsuddin mengatakan, kapasitas Indonesia untuk menjadi juru damai masih jauh dari memadai, baik dari sisi pengaruh politik maupun kepemimpinan nasional.

“Upaya Indonesia untuk menjadi mediator adalah mimpi,” kata Din kepada wartawan, Jumat, 6 Maret 2026.


Menurutnya, selain pengaruh politik (political leverage) Indonesia yang rendah, kepemimpinannya tidak menampilkan kenegarawanan. Juga Indonesia terlanjur terjebak dan tersandera pada kepentingan sepihak lantaran bergabung Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Ditambah lagi memilih pergi ke Iran (negara yang diserang) maka akan mudah dipersepsikan sebagai menyuarakan kepentingan Amerika Serikat dan Israel,” kata mantan Ketua Umum MUI ini.

Din juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak bermain-main dengan amanat konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia.

Menurutnya, Kepala Negara harus kembali berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana dicontohkan para pemimpin terdahulu.

“Presiden Prabowo Subianto harus segera berpikir jernih, dan tidak bermain-main dengan amanat konstitusi menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi, serta melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Presiden Prabowo Subianto, berbeda dengan para pendahulunya khususnya Soekarno dan Soeharto, dapat dianggap bertindak nyeleneh dan inkonstitusional,” tegas Din.

Lebih jauh, Din mendesak Presiden Prabowo segera keluar dari inisiatif perdamaian Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Maka tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto kecuali segera keluar dari Board of Peace dan kembali ke khittah kenegaraan Indonesia sejati,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya