Berita

Guru Besar Politik Islam Global FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Din Syamsuddin (Foto: Dokumen RMOL)

Politik

Din Syamsuddin: Upaya Indonesia Jadi Mediator AS–Iran Adalah Mimpi

JUMAT, 06 MARET 2026 | 11:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator konflik antara Amerika Serikat  (AS) dan Iran merupakan langkah yang tidak realistis.

Guru Besar Politik Islam Global FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Din Syamsuddin mengatakan, kapasitas Indonesia untuk menjadi juru damai masih jauh dari memadai, baik dari sisi pengaruh politik maupun kepemimpinan nasional.

“Upaya Indonesia untuk menjadi mediator adalah mimpi,” kata Din kepada wartawan, Jumat, 6 Maret 2026.


Menurutnya, selain pengaruh politik (political leverage) Indonesia yang rendah, kepemimpinannya tidak menampilkan kenegarawanan. Juga Indonesia terlanjur terjebak dan tersandera pada kepentingan sepihak lantaran bergabung Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Ditambah lagi memilih pergi ke Iran (negara yang diserang) maka akan mudah dipersepsikan sebagai menyuarakan kepentingan Amerika Serikat dan Israel,” kata mantan Ketua Umum MUI ini.

Din juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak bermain-main dengan amanat konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia.

Menurutnya, Kepala Negara harus kembali berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana dicontohkan para pemimpin terdahulu.

“Presiden Prabowo Subianto harus segera berpikir jernih, dan tidak bermain-main dengan amanat konstitusi menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi, serta melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Presiden Prabowo Subianto, berbeda dengan para pendahulunya khususnya Soekarno dan Soeharto, dapat dianggap bertindak nyeleneh dan inkonstitusional,” tegas Din.

Lebih jauh, Din mendesak Presiden Prabowo segera keluar dari inisiatif perdamaian Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Maka tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto kecuali segera keluar dari Board of Peace dan kembali ke khittah kenegaraan Indonesia sejati,” tandasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya