TNI Tangani Terorisme Berpotensi Munculkan Tumpang Tindih Kewenangan

Wacana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme kembali memantik perdebatan, menuai kontroversi dan mendapat penolakan kalangan akademisi serta masyarakat sipil. 

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik “RanPerpres Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme: Ancaman Terhadap Demokrasi, HAM dan Negara Hukum di Indonesia” yang digelar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bersama Imparsial, di Malang, Rabu 4 Maret 2026.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Milda Istiqomah menegaskan bahwa secara hukum pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Namun, lanjutnya, persoalan muncul ketika rancangan peraturan presiden mencoba mengatur lebih rinci peran militer dalam berbagai tahap penanganan terorisme.

“Namun rancangan Perpres ini mengatur secara lebih detail hingga ke tahap penangkalan dan penindakan,” kata Milda, dikutip Kamis 5 Maret 2026.

Menurut Milda, kondisi tersebut berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang selama ini telah memiliki mandat utama dalam penanggulangan terorisme, seperti BNPT dan Densus 88.

“Kami khawatir ketika TNI dilibatkan secara luas akan terjadi tumpang tindih kewenangan," kata Milda.

Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.

“Jika ancaman terhadap negara sangat besar dan polisi tidak mampu menangani sendiri, maka TNI bisa dilibatkan. Tetapi pengaturannya seharusnya berada di tingkat undang-undang, bukan hanya dalam Perpres,” kata Milda.

Diskusi turut menampilkan nara sumber Ardi Manto Adiputra (Direktur Imparsial), dan Arief Setiawan (dosen Ilmu Politik FHUB) serta Akhol Firdaus (Lembaga C-Mars).