BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq ternyata, mengamalkan praktik korupsi gaya baru. Dengan praktik haram ini, wajar kekayaannya sudah mencapai Rp85,6 miliar.
Baru terungkap, ternyata ada korupsi gaya baru dan telah diamalkan. Pengamal pertamanya, Fadia Arafiq. Sepertinya para pengamal korupsi varian baru ini juga terjadi di daerah lain. Kita sih pura-pura kaget aja.
Nuan bayangkan! Di tengah zaman serba digital ini, di mana KPK katanya lagi gencar OTT, muncul seorang bupati yang berpikir, “Ngapain repot-repot kasih amplop suap kayak orang kampung? Itu kan gaya lama, konvensional, kuno abis!”
Jadi Fadia Arafiq, sang ratu Pekalongan, langsung mendirikan perusahaan sendiri bernama PT Raja Nusantara Berdaya alias PT RNB.
Pemiliknya? Dirinya sendiri. Isinya? Anak tersayang Muhammad Sabiq Ashraff dan suami tercinta Mukhtaruddin Ashraff Abu yang langsung duduk manis sebagai komisaris.
Lalu, dengan keajaiban kekuasaan yang luar biasa, perusahaan keluarga ini tiba-tiba “menang tender” di 21 SKPD sekaligus di 17 dinas, 3 RSUD, plus 1 kecamatan sepanjang tahun 2025.
Total nilai kontrak Rp46 miliar untuk jasa
outsourcing alias alih daya.
Wah,
jackpot keluarga! Padahal ada perusahaan lain yang nawar harga lebih murah. Tapi ya sudahlah, kan “Perusahaan Ibu” harus menang, titik.
Bupati tinggal ngomong ke kepala SKPD. “Ini yang menang ya, kalau enggak… mutasi besok pagi!” Simpel, canggih, modern, dan super absurd.
Sekda Pekalongan Mohammad Yulian Akbar sudah berulang kali menjerit-jerit peringatan sejak perusahaan itu lahir.
“Bu, ini konflik kepentingan, ini melanggar Pasal 12 huruf i UU Tipikor, ini bisa masuk penjara!”
Tapi bupati yang diusung PKB, Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan lima partai gurem ini cuma angguk-angguk sambil senyum manis, terus lanjut gaspol.
Hasilnya? KPK datang OTT tanggal 3-4 Maret 2026, tetapkan Fadia tersangka tunggal, langsung ditahan 20 hari pertama.
Ada ungkapan beliau yang viral, “Saya pendangdut, bukan birokrat.” Duh..piye toh. Goyang mang, "Cik..kicik..tikincik..bum..bum"
Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu sampai bilang, “Ini lebih canggih dari suap konvensional, nggak ada amplop, tapi langsung pakai kewenangan eksekutif biar perusahaan sendiri wajib menang.”
Luar biasa! Korupsi tanpa suap, tapi duit tetap mengalir deras, Rp5,5 miliar ke kantong Fadia, Rp1,1 miliar ke suami, Rp12,4 miliar ke anak, total Rp19 miliar.
Keluarga bahagia, negara rugi, rakyat? Ya sudahlah, mereka kan cuma bayar pajak dan diam.
Ini baru satu contoh, bro! Di Lampung Tengah, Bupati Ardito Wijaya tahun 2025 sudah mainkan trik mirip, mengatur pemenang lelang lewat perusahaan tim suksesnya.
Di Nganjuk, Bupati Taufiqurrahman zaman 2008-2018 sudah lebih dulu “berinvestasi” di proyek infrastruktur lewat perusahaan keluarga. Walikota Madiun Bambang Irianto juga pernah bikin anaknya jadi pemasok material pasar.
Bahkan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tahun 2021 ikut nimbrung intervensi tender jalan lewat orang dekat.
Semua pakai resep yang sama, konflik kepentingan level dewa, perusahaan keluarga jadi juara tender, pengawasan internal pura-pura buta,
whistleblower takut dipecat.
KPK bilang ini fenomena struktural karena biaya pilkada mahal. Jadi, harus balik modal lewat proyek.
Artinya? Di hampir setiap daerah, bupati-wali kota lagi latihan jadi pengusaha dadakan sambil pegang palu kekuasaan.
Belum terungkap? Ya karena Sekda pada takut, inspektorat pada diem, LPSE pada “diatur”, dan KPK kan cuma manusia, nggak bisa OTT di 500 kabupaten sekaligus.
Sungguh luar biasa negeri ini! Korupsi sudah naik kelas. Dari amplop cokelat jadi perusahaan sendiri. Dari suap tunai jadi “pengaturan halus”.
Sementara itu rakyat Pekalongan dan jutaan rakyat daerah lain masih antre BLT, bayar listrik naik, jalan bolong, sekolah bocor.
Tapi, setidaknya keluarga Fadia dan kawan-kawannya lagi tersenyum lebar di balik jeruji, atau mungkin masih nunggu giliran. Kalau begini terus, kapan rakyat marah beneran?
Atau kita semua sudah terlalu biasa, sampai korupsi gaya baru ini terasa seperti “bisnis biasa” bupati? Bangun, Indonesia! Karena kalau nggak, besok-besok setiap bupati bakal buka PT “Raja Daerah Berdaya” sendiri, dan kita cuma jadi penonton yang bayar tiketnya lewat pajak.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
