Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penindakan tersebut dilakukan pada 2-3 Maret 2026 di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
"Terhadap peristiwa tertangkap tangan pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2026, KPK selanjutnya mengamankan empat belas orang di sejumlah lokasi," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 4 Maret 2026.
Sebanyak 10 orang diamankan pada Senin, 2 Maret 2026 di wilayah Pekalongan, yakni Rul Bayatun selaku Direktur PT Raja Nusantara Berjaya, Anggi selaku staf bupati, Berlin selaku staf bupati, Dewi selaku staf bupati, Mohammad Yulian Akbar selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pekalongan.
Selanjutnya, Ryan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kesesi Pekalongan, Herman selaku Kepala Bagian Umum Setda Pemkab Pekalongan, Budi Rahmulyo selaku Camat Karanganyar, Mudiarso selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pekalongan, dan Aulia selaku ajudan Bupati.
Selanjutnya pada Selasa dinihari, 3 Maret 2026, KPK mengamankan 3 orang di Semarang, yakni Fadia Arafiq selaku Bupati Pekalongan periode 2021-2026 dan 2025-2030, Siti Hani selaku Kabag di Pemkab Pekalongan atau orang kepercayaan Bupati, dan Lutfia Azahro selaku ajudan Bupati.
"Satu orang lainnya datang ke kantor KPK di Jakarta, setelah dihubungi oleh tim KPK, yaitu saudara MSA (Muhammad Sabiq Ashraff) selaku Direktur PT RNB tahun 2022-2024 dan anggota DPRD Pekalongan sekaligus anak Bupati," pungkas Asep.
Dari hasil OTT itu, KPK selanjutnya menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa
outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan TA 2023-2026.
Fadia Arafiq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 Ayat 1 UU 1/2023 tentang KUHP.
