Berita

Bendera Amerika Serikat (AS). (Foto: Istimewa)

Publika

AS di Balik Kudeta Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia

SELASA, 03 MARET 2026 | 18:07 WIB

SETELAH Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat (AS) memang negara yang kerap berada di belakang krisis politik, bahkan kudeta di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. 

Soeharto boleh dibilang, naik jadi Presiden Indonesia, karena AS dan turun pun karena AS. 

Jadi tidak saat ini saja di era Presiden Donald Trump. Di era-era sebelumnya juga begitu.


Berbeda dengan Rusia dan China. Dua negara kuat ini, kiranya tak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan AS. Melakukan pergantian rezim melalui politik dan militer. 

Rusia memang melakukan juga seperti AS terhadap Ukraina, tapi Rusia beralasan Ukraina akan menjadi ancamannya, karena hendak "berselingkuh" dengan Barat, meninggalkan Rusia.

China berbeda lagi menguasai suatu negara. Bukan lewat pergerakan politik dan militer. 

Bukan tak bisa seperti AS dan Rusia, tapi DNA China tak seperti itu sejak awal. 

China lebih memilih jalan ekonomi buat menguasai suatu negara. Berikan utang yang besar kepada negara itu, dan kalau tak mampu membayar, maka China akan hadir mengambil alih negara itu. 

Srilangka, Laos, Uganda, Maladewa, dan banyak negara di Afrika lainnya, sudah seperti milik China.

Makanya, bisa dipahami kalau politik luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto terlihat lebih condong ke AS, setelah di era Presiden Jokowi terlihat lebih condong ke China. 

Bahkan, istilah ada negara dalam negara seperti yang dilontarkan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tempo hari, negara yang dimaksud mana lagi, kalau bukan China. 

Termasuk, kereta cepat Whoosh yang utangnya gila-gilaan. Itu terjadi di eranya Presiden Jokowi.

Ada yang mengatakan di media sosial, itu karena Presiden Prabowo takut "digulingkan" AS. Mungkin ada benarnya. 

Tapi, sebetulnya, Indonesia sudah "digulingkan" China terlebih dulu secara ekonomi seperti ada negara dalam negara, istilah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, tempo hari itu. 

Ingat, setahun belakangan, Presiden Prabowo, sudah keliling hampir ke semua negara dan bertemu empat mata dengan pemimpin-pemimpin kuat di dunia ini.

Jadi, mestinya, sebagai rakyat biasa kita lebih yakin dengan ijtihad politik Presiden Prabowo dibanding siapa pun di negeri ini. 

Sebab, beliau mengambil keputusan dari jarak dekat, sementara yang lainnya hanya "ongkang-ongkang" kaki saja dari geladak kapal. 

Ilmu politik, militer, intelijen, ekonomi, budaya, dan segala macamnya, yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan terbaik, dimiliki oleh Presiden Prabowo. 

Kamu buzzer Prabowo, ya? No!

Lagian, dekat dengan Donald Trump itu menguntungkan Prabowo, karena bisa menanyakan langsung siapa atau pihak mana saja yang menjadi antek-antek Amerika. 

Mungkin bukan antek-antek Amerika juga, melainkan antek-antek globalis. Sebab, Donald Trump-lah yang menghentikan bantuan-bantuan yang disebar di seluruh dunia, atas nama demokrasi, dan lain sebagainya.

Berarti lewat Donald Trump, di tangan Prabowo siapa saja antek-antek Amerika yang biasa bermain di Indonesia, mestinya sudah diketahui. 

Dunia dalam ketidakpastian yang bisa berakhir buruk dan menakutkan.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Baru 10 Jam, Tulisan SBY Soal Politik Liar Tembus 9 Juta Tayangan di X

Rabu, 04 November 2026 | 20:21

Menag Dorong PTKIN Jadi Pelopor Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

Rabu, 04 November 2026 | 20:19

Polri Harus Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik di Kasus Listyo Sigit

Rabu, 04 November 2026 | 20:17

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia, Ini Ancaman Hukuman bagi Pelaku

Rabu, 04 November 2026 | 20:11

Ketum KNPI Minta Penegak Hukum Serius Usut Dugaan Penyadapan Presiden

Rabu, 04 November 2026 | 20:07

Tanggapan Allianz Setelah Digugat Rp5,2 Miliar di PN Jaksel

Rabu, 04 November 2026 | 20:02

Jorindo Indonesia Gandeng Mubarak Dubai Jalin Kerja Sama Operasi Salvage

Rabu, 04 November 2026 | 19:57

4 Kasus Penyadapan Presiden Indonesia, dari Habibie hingga Prabowo

Rabu, 04 November 2026 | 19:52

BRI Kukuhkan 35 Penerima Beasiswa BRI Fellowship Journalism 2026

Rabu, 04 November 2026 | 19:49

Kasus Intimidasi Meningkat, Dewan Pers Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan

Rabu, 04 November 2026 | 19:48

Selengkapnya