Berita

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. (Foto: Humas PKS)

Politik

PKS Dorong Pemerintah RI Ambil Inisiatif untuk Perdamaian di Timteng

SELASA, 03 MARET 2026 | 14:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengaku prihatinan atas eskalasi konflik yang kian memanas di Timur Tengah.

Merespons situasi tersebut, Almuzzammil meminta seluruh pihak yang terlibat untuk segera menahan diri dan saling menghormati, terlebih di tengah suasana bulan suci Ramadhan.

"Kami sangat prihatin dengan memanasnya situasi di kawasan Timur Tengah. Seluruh pihak seharusnya menahan diri dan saling menghormati. Mengingat saat ini umat Islam sedang berada di bulan suci Ramadhan. Sepatutnya antar pihak mengedepankan dialog untuk perdamaian," ujar Almuzzammil, Selasa, 3 Maret 2026.


Lebih lanjut, PKS menyoroti secara khusus dampak kemanusiaan dari eskalasi ini. PKS mengecam serangan dan agresi militer yang telah merenggut korban dari masyarakat sipil.

"PKS mengecam agresi militer Israel dengan dukungan dan partisipasi dari Amerika terhadap wilayah Iran yang telah menewaskan masyarakat sipil, khususnya anak-anak dan perempuan. Hukum humaniter internasional harus ditegakkan secara adil, dan hak asasi warga sipil tidak boleh dikorbankan demi ambisi atau ego geopolitik negara mana pun," tegas Almuzzammil.

Terkait dengan posisi Indonesia, PKS memberikan penekanan khusus pada nasib Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan konflik. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), didesak untuk bergerak cepat.

"Keselamatan Warga Negara Indonesia di Iran dan negara-negara sekitarnya harus menjadi prioritas tertinggi pemerintah saat ini. Kami meminta Kemlu agar segera mengaktifkan crisis center yang responsif secara 24 jam, memberikan pembaruan imbauan keamanan, serta mematangkan skenario evakuasi sebelum situasi memburuk," tambah Almuzzammil.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan penganut politik luar negeri Bebas Aktif, Almuzzammil menilai Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga perdamaian dunia. 

"PKS mendorong Pemerintah RI untuk mengambil inisiatif diplomatik di forum PBB maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di saat yang sama, PKS mengingatkan agar komunitas internasional tidak terdistraksi dari tragedi kemanusiaan yang masih terus berlangsung di Gaza. Stabilitas abadi di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina," desak Almuzzammil.

PKS juga menyoroti ancaman rambatan konflik terhadap kondisi di tanah air, khususnya dari sektor ekonomi. 

"Pemerintah juga harus sangat waspada terhadap dampak ekonomi di dalam negeri. Langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia perlu disiapkan. Stabilitas ekonomi nasional harus dijaga agar harga bahan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat tetap terjaga, apalagi di bulan Ramadhan dan menjelang lebaran," lanjut Almuzzammil.

Terakhir, Almuzzammil menekankan perlunya kebersamaan antar elemen bangsa untuk menghadapi potensi krisis ke depan.

"Pemerintah dan kita semua, seluruh elemen bangsa mari bahu membahu bekerjasama menyiapkan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi perlambatan ekonomi (economic slowdown)," tutup Almuzzammil.


Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya