Forum internasional Board of Peace yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: Setneg)
Puluhan organisasi masyarakat sipil bersama akademikus dan tokoh publik menandatangani petisi yang menolak perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat serta keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Mereka juga menolak rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa mandat Dewan Keamanan PBB.
Koalisi tersebut menilai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan semangat menjaga perdamaian dunia.
Menanggapi hal itu, analis politik Adi Prayitno menilai sorotan terhadap keanggotaan Indonesia di BOP bukan tanpa alasan. Menurutnya, sejak awal sudah ada keraguan publik terhadap forum tersebut.
“Kenapa keanggotaan Indonesia dalam BOP disorot? Karena sejak awal banyak yang meragukan. Di situ ada Amerika, ada Israel, dan negara-negara lainnya yang sejak awal tidak pernah memiliki keberpihakan secara signifikan terkait kemerdekaan Palestina,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menyebut publik mempertanyakan peran konkret yang bisa dimainkan Indonesia di dalam BOP, mengingat komposisi anggotanya didominasi negara-negara besar.
“Publik bertanya-tanya apa yang bisa dimainkan Indonesia di BOP kalau yang ada di situ adalah negara-negara besar, Amerika khususnya dan sekutu utamanya Israel. Indonesia dalam banyak hal dianggap tidak equal dan tidak sejajar dalam konteks diplomasi politik internasional maupun militer oleh berbagai kalangan,” jelasnya.
Adi juga menyinggung bahwa bahkan negara-negara Eropa yang lebih maju pun kerap tidak digubris ketika menyerukan penghentian agresi.
“Jangankan Indonesia mau memberikan masukan. Negara-negara maju di Eropa sudah sejak lama mengimbau supaya tidak ada lagi invasi dan agresi yang dilakukan Israel yang ditopang Amerika. Tapi dalam praktiknya kita tahu, mereka seperti menutup mata, menutup hati dan pikiran dari imbauan bahwa perang bukan solusi,” katanya.
Karena itu, Adi mempertanyakan apakah pemerintah masih merasa pantas tetap menjadi bagian dari BOP setelah serangan Amerika dan Israel terhadap Iran.
“Apakah pemerintah merasa tetap pantas menjadi bagian dari BOP setelah serangan yang dilakukan Amerika dan Israel terhadap Iran? Ataukah Indonesia justru mengevaluasi bagaimana keanggotaan mereka yang baru beberapa waktu lalu bergabung dengan BOP,” ujarnya.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu menilai persoalan ini tidak sederhana dan sangat dilematis bagi Indonesia.
“Ini tentu bukan perkara gampang. Ini menjadi perkara yang sangat dilematis. Karena Indonesia baru bergabung dengan BOP. Kalaupun harus keluar atau angkat kaki, tentu bukan perkara mudah,” pungkas Adi.
