Polemik MBG karena Beda Konsep Pendidikan Antara Pemerintah dan DPR

Pemerintah dan DPR sebaiknya melakukan konsolidasi terkait konsep pendidikan. Hal ini untuk menghindari polemik berkepanjangan tentang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) meniai, konsolidasi diperlukan karena adanya perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan. 

"Jadi perdebatan tentang MBG yang ada di dalam anggaran pendidikan itu ini akibat perbedaan konsep pendidikan, nah konsep pendidikan ini harus diluruskan dulu, apakah pendidikan itu hanya sekedar proses belajar-mengajar ataukah ada embel-embel lain, misal MBG atau gaji tenaga pendidik," kata Hensa, Selasa, 3 Maret 2026.

Dia melihat bahwa anggaran untuk program MBG memang secara faktual mengurangi alokasi dana pendidikan secara keseluruhan seperti yang tertera di APBN 2026.

"Tapi apakah kemudian mengurangi? Ya tergantung dari perspektifnya, apakah MBG itu termasuk pendidikan, nah tapi apakah kemudian memotong? Saya setuju seperti kata Seskab Teddy dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah, itu sudah ada di APBN dan disahkan DPR juga," lanjutnya.

Oleh karena itu, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu mempertegas bahwa konsep pendidikan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masa depan.

Ia mencontohkan perbedaan konsep pendidikan, seperti antara sekolah asrama di mana siswa dan guru berinteraksi 24 jam, dengan sekolah biasa yang hanya bertemu selama jam pelajaran.

"Jadi menurut saya, perdebatan atau polemik ini terjadi karena adanya perbedaan konsep pendidikan, dan itu harus diluruskan, kalau tidak ya ke depannya akan begini-begini lagi," pungkas Hensa.