Berita

SKK Migas Mulai Implementasi FID Lapangan Gas Mako Blok Duyung. (Foto: Dok. SKK Migas)

Bisnis

SKK Migas Mulai Implementasi FID Lapangan Gas Mako Blok Duyung

SENIN, 02 MARET 2026 | 18:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

SKK Migas bersama Conrad Asia Energy resmi memulai tahap implementasi Final Investment Decision (FID) pengembangan Lapangan Gas Mako di Wilayah Kerja Duyung, lepas pantai Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Proyek ini akan dioperasikan West Natuna Exploration Limited (WNEL).

Penandaan dimulainya tahap implementasi dilakukan dalam seremoni di Kantor SKK Migas, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026 dihadiri Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan pengusaha Hashim S Djojohadikusumo, serta perwakilan Ditjen Migas, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan jajaran manajemen SKK Migas.

Sebagai bagian dari kepastian komersialisasi, WNEL telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales Agreement/GSA) dengan PLN EPI sebagai offtaker. Kesepakatan tersebut menjadi fondasi kelayakan proyek sekaligus menjamin penyerapan gas untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.


“Keputusan investasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dan KKKS dalam mempercepat pengembangan lapangan gas potensial. Lapangan Mako diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap produksi gas nasional,” ujar Djoko.

Ia memastikan SKK Migas akan mengawal proyek agar berjalan tepat waktu, tepat biaya, serta memenuhi standar keselamatan dan kepatuhan regulasi.

Tahap implementasi pasca-FID menandai masuknya proyek ke fase utama pengembangan, meliputi engineering, procurement, konstruksi, pengeboran, instalasi lepas pantai, hingga commissioning dan start-up.

Proyek Gas Mako ditargetkan mencapai produksi perdana (first gas) pada kuartal IV 2027.

Chairman Conrad Asia Energy Peter Botten menyebut pencapaian FID merupakan hasil kolaborasi erat antara KKKS Wilayah Kerja Duyung, SKK Migas, pemerintah, PLN EPI sebagai pembeli gas, serta mitra nasional.

Sementara itu, CEO Arsari Group Hashim Djojohadikusumo menegaskan keterlibatan pihaknya merupakan bagian dari komitmen jangka panjang mendukung ketahanan energi nasional.

“Kami optimistis proyek ini dapat berjalan profesional, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara serta penguatan ketahanan energi Indonesia,” ujar Hashim.

Lapangan Gas Mako diproyeksikan mulai beroperasi pada akhir 2027 dan diharapkan menjadi salah satu penopang produksi gas nasional di tengah kebutuhan energi domestik yang terus meningkat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya