Lebaran di Ambang Kelangkaan BBM

LEBARAN 1447 H seharusnya menjadi momen pulang kampung. Tapi bagaimana jika yang mudik justru krisis?

Bayangkan sebuah negara dengan ratusan juta penduduk, dengan tradisi mudik terbesar di dunia, memasuki bulan suci dengan satu fakta memprihatinkan.

Cadangan energi hanya cukup sekitar 20 hari. Bukan 6 bulan, bukan 3 bulan, hanya hitungan minggu bahkan hari. Dan itu pun di atas kertas, dalam asumsi situasi normal yang justru tidak sedang terjadi.

Masalahnya, Lebaran bukan situasi normal. Lebaran adalah ledakan mobilitas. Jalan tol berubah menjadi lautan kendaraan, SPBU menjadi titik antrean tanpa ujung, dan konsumsi BBM melonjak jauh di atas rata-rata harian.

Dalam kondisi seperti ini, angka “20 hari” bukan lagi stok, tapi syok.

Karena ketika semua orang ingin pulang dalam waktu bersamaan, konsumsi tidak lagi mengikuti hitungan logika. 

Ia mengikuti emosi, kepanikan, dan kebutuhan. Satu keluarga mengisi penuh tangki. Yang lain ikut-ikutan. Panic buying bukan kemungkinan, tapi hampir pasti.

Saat itu terjadi, 20 hari bisa menguap menjadi 10 hari. Atau kurang.

Negara dipaksa memilih siapa yang boleh bergerak, dan siapa yang harus berhenti. BBM tidak lagi menjadi barang publik, melainkan komoditas yang dijatah. 

Distribusi diprioritaskan untuk sektor vital, sementara masyarakat umum mulai merasakan kelangkaan. Antrean memanjang, kesabaran memendek.

Lebaran yang seharusnya menjadi momen berkumpul berubah menjadi pengalaman menunggu, menunggu giliran isi bensin, menunggu kepastian perjalanan, menunggu apakah bisa sampai ke kampung halaman.

Dampaknya tidak berhenti di jalan. Ketika BBM terganggu, distribusi pangan ikut tersendat. Harga bahan pokok naik, bukan perlahan, tetapi serempak.

Lebaran yang identik dengan kelimpahan berkah berubah menjadi momen di mana banyak orang harus menghitung ulang mana yang bisa dibeli, mana yang harus ditahan.

Ini bukan sekadar krisis energi. Ini adalah krisis yang menyerang momen paling sakral dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Dan di situlah letak kegagalannya.

Karena krisis ini bukan datang tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari ketergantungan panjang pada impor, absennya cadangan strategis yang memadai, dan kebijakan energi yang terlalu nyaman dalam asumsi “semua akan baik-baik saja.”

Selama bertahun-tahun, sistem dibangun untuk kondisi normal, bukan untuk menghadapi gangguan.

Padahal dunia tidak pernah benar-benar stabil.

Jika satu gangguan global saja seperti tersendatnya jalur pasokan di Selat Hormuz akibat konflik Iran dan Israel, langsung membuat negara hanya punya napas 20 hari, maka persoalannya bukan pada krisisnya. Persoalannya ada pada fondasi yang rapuh sejak awal.

Lebaran, dalam konteks ini, berubah menjadi cermin paling jujur. Ia memperlihatkan apakah negara benar-benar siap melayani rakyatnya di saat paling penting, atau justru kewalahan ketika tekanan mencapai puncaknya.

Jika skenario terburuk itu benar terjadi, maka yang akan diingat bukan hanya antrean panjang atau harga yang melonjak.

Yang akan diingat adalah satu hal sederhana bahwa di saat rakyat ingin pulang, negara justru kehabisan tenaga untuk mengantarkan mereka.

Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)