Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Facebook Prabowo)

Publika

Momentum Tepat Prabowo Keluar dari Board of Peace

SENIN, 02 MARET 2026 | 14:26 WIB

SERANGAN koalisi Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 lalu, mengonfirmasi bahwa negara pimpinan Donald Trump tersebut bukanlah penjaga perdamaian, melainkan pemicu konflik (baca: perang). 

Pasalnya, tindakan AS tersebut memicu Iran menggunakan hak konstitusional dan konvensi internasional untuk melindungi diri, dengan melakukan serangan balasan pada Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika, termasuk objek vital dan strategis dua negara agresor tersebut di kawasan.

Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Irak, tak memiliki legitimasi untuk mengajukan komplain terhadap serangan balik Iran, disebabkan tiga alasan :


Pertama, Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Irak tak pernah mengecam serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Padahal, serangan Amerika inilah yang menjadi biang keroknya.

Kedua, Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Irak mengizinkan Amerika membangun pangkalan militer di wilayah teritorial mereka. Padahal, pangkalan tersebut jelas digunakan untuk melaksanakan misi penjajahan Amerika.

Ketiga, yang diserang Iran adalah objek vital strategis dan pangkalan militer Amerika. Bukan wilayah sipil dan kepentingan nasional Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Irak.

Sementara bagi Indonesia, serangan Amerika ini jelas telah melanggar konstitusi Indonesia yang komitmen untuk menciptakan perdamaian. 

Secara faktual, Amerikanlah pemicu ketegangan kawasan, bahkan dapat memicu eskalasi yang lebih luas hingga perang dunia ketiga.

Karena itu, tidak ada alasan lain bagi Presiden Prabowo Subianto yang mendapat mandat sebagai kepala negara, kecuali untuk segera dan serta merta memastikan Indonesia keluar dari keanggotaan Board Of Peace (BOP) bentukan Amerika. 

Indonesia juga harus menarik pasukan TNI dari Gaza, karena disinyalir hanya untuk melayani kepentingan Amerika dan Israel. Bahkan, TNI rawan hanya akan dijadikan tumbal Amerika dan Israel di kawasan.

Disisi lain, Indonesia juga harus membatalkan aliansi dagang dengan Amerika dan menarik diri dari keterikatan Resriprocal Trade Agreement (RTA), yang menjadikan Indonesia sebagai kacung ekonomi Amerika. 

Perjanjian ini telah menjadikan Indonesia taklid buta pada blok dagang Amerika, dan mematuhi setiap kebijakan dagang amerika termasuk kebijakan boikot Amerika.

Jika Prabowo tidak segera dan serta merta menarik diri dari BoP dan RTA Amerika, termasuk menarik pasukan TNI dari Gaza, maka secara sah dan meyakinkan Presiden telah melanggar konstitusi. 

Ahmad Khozinudin
Advokat dan Aktivis Islam 

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya