Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR F-PKS, Sukamta (Foto: Dokumen Fraksi PKS)

Politik

Komisi I DPR Kecam Serangan ke Iran, Minta Eskalasi Dihentikan

SENIN, 02 MARET 2026 | 11:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Serangan militer yang dilakukan Israel dengan dukungan dan partisipasi Amerika Serikat ke wilayah Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026 waktu setempat, menuai kecaman dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pihaknya menolak agresi militer tersebut karena dinilai sebagai eskalasi berbahaya yang dapat mengancam keamanan serta stabilitas kawasan Timur Tengah.

Ia menyatakan serangan tersebut berpotensi memperluas konflik dan memperburuk situasi geopolitik regional. Menurutnya, perang harus segera dihentikan demi mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat sipil dan stabilitas global.


Sukamta menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Ia menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatannya sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat dan Israel atas dampak eskalasi yang berpotensi memicu konflik regional lebih luas.

Selain itu, ia mengingatkan agar perhatian dunia terhadap konflik Iran tidak dimanfaatkan untuk memperluas agresi di wilayah lain, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Menurutnya, komunitas internasional perlu memastikan stabilitas dan perlindungan kemanusiaan tetap menjadi prioritas di tengah situasi yang semakin memanas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya