Berita

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin (Foto: Dokumen RMOL)

Politik

Siaga 98 Minta Prabowo Tunda Kunjungan ke Timur Tengah di Tengah Eskalasi Konflik

SENIN, 02 MARET 2026 | 11:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memicu kekhawatiran terhadap keselamatan kepala negara yang berencana melakukan kunjungan langsung ke wilayah tersebut.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, menilai Presiden Prabowo Subianto sebaiknya menunda lawatan ke Timur Tengah demi menjaga keselamatan nasional. Menurutnya, dalam konflik berskala internasional yang tengah memanas, kepala negara berpotensi menjadi target strategis.

Hasanuddin menyebut situasi saat ini sangat berbahaya karena sasaran konflik tidak hanya terbatas pada instalasi militer, tetapi juga dapat menyasar pemimpin negara. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mengancam keselamatan presiden sebagai kepala negara dan pimpinan tertinggi bangsa.


Meski demikian, Siaga 98 tetap menyatakan dukungan terhadap langkah diplomasi pemerintah Indonesia dalam mendorong perdamaian global. Hasanuddin menilai niat Presiden Prabowo untuk berperan sebagai mediator patut diapresiasi, namun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan secara matang.

Ia mendorong pemerintah memanfaatkan jalur diplomasi alternatif, seperti pertemuan virtual, pengiriman utusan diplomatik, atau forum internasional, agar Indonesia tetap dapat berperan aktif tanpa mempertaruhkan keselamatan kepala negara.

Menurutnya, langkah tersebut tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sekaligus mengedepankan aspek perlindungan terhadap presiden sebagai pemimpin tertinggi negara.

Selain isu keselamatan presiden, Siaga 98 juga menyoroti potensi aktivitas intelijen asing di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik Timur Tengah. Mereka meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan jajaran intelijen pertahanan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan pergerakan intelijen asing yang berkaitan dengan dinamika konflik tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya