Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono.(Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Efek domino eskalasi militer di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan kepentingan nasional Indonesia.
Peringatan itu disampaikan menyusul meningkatnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, termasuk serangan militer yang dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai situasi tersebut menuntut kesiapan penuh pemerintah dalam mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin meluas ke dalam negeri.
“Eskalasi militer di kawasan Timur Tengah menuntut kesiapan penuh dari Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi berbagai dampak terhadap kepentingan nasional,” ujar Dave dalam keterangannya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Dave, dampak konflik tidak hanya berhenti pada aspek keamanan global, tetapi juga dapat merembet ke sektor energi dan perdagangan internasional. Ia mengingatkan potensi gejolak harga minyak dunia dan gangguan rantai pasok global yang bisa memukul stabilitas ekonomi nasional jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak pasar energi dan terganggunya rantai pasok global, karena keduanya dapat berimplikasi langsung pada stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dave.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar respons pemerintah berjalan efektif dan terintegrasi, termasuk penyusunan skenario kontinjensi menghadapi kemungkinan konflik yang semakin meluas.
Di sisi lain, Dave menegaskan Indonesia tidak cukup hanya bersikap netral dalam menyikapi konflik tersebut. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dinilai perlu mengambil peran diplomatik yang lebih konstruktif.
“Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sekadar bersikap netral, tetapi juga aktif mendorong terciptanya perdamaian,” ujarnya.
Ia menyebut upaya tersebut dapat ditempuh melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam, termasuk membuka peluang Indonesia menjadi fasilitator mediasi. Langkah diplomasi, katanya, harus dijalankan hati-hati dan tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
