Berita

Ekonom Nahdlatul Ulama (NU) Dr. Muhammad Aras Prabowo. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Bisnis

Ekonom NU: Dana Umat adalah Lokomotif Ekonomi Berkeadilan

SENIN, 02 MARET 2026 | 05:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ekonom Nahdlatul Ulama (NU) Dr. Muhammad Aras Prabowo menyatakan bahwa zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, dan instrumen lainnya merupakan akselerator distribusi kesejahteraan bagi umat. 
 
“Dana umat adalah lokomotif ekonomi berkeadilan. Dengan akuntansi syariah yang transparan dan inovatif, ia dapat menjadi pengungkit pertumbuhan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan,” kata Aras dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 1 Maret 2026. 

Lanjut dia, hibah sosial-keagamaan juga tumbuh signifikan dari Rp12 triliun menjadi Rp17 triliun. Instrumen ini dinilai fleksibel secara akuntansi karena tidak terikat asnaf seperti zakat. 


Menurut Aras, instrumen sepertta wasiat, iwad, kaffarah, dan luqathah memang relatif kecil secara nominal, namun penting sebagai indikator literasi fikih dan integritas sosial.
 
Secara makro, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5-5,5 persen dan penetrasi pembayaran digital syariah meningkat 20 persen per tahun, dana umat berpotensi tumbuh 12-18 persen annually. Meski kontribusinya terhadap PDB nasional (sekitar Rp22.000 triliun) masih di bawah 1 persen, dampak sosialnya sangat strategis karena langsung menyasar kelompok rentan.
 
Aras menilai, tantangan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan tata kelola. 
 
Ia mendorong integrasi data antara BAZNAS, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia guna membangun sistem pelaporan terstandar dan audit syariah berbasis risiko.
 
Aras mencontohkan praktik di Malaysia dan Uni Emirat Arab yang telah mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam sistem keuangan nasional. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia, dinilai memiliki peluang lebih besar jika mampu membangun ekosistem yang transparan dan produktif.
 
“Jika 40 persen dari Rp145 triliun dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi produktif, tersedia sekitar Rp58 triliun per tahun. Dengan modal rata-rata Rp25 juta per UMKM, kita bisa mendukung lebih dari dua juta unit usaha dan menciptakan hingga empat juta lapangan kerja. Ini bukan sekadar ibadah, tetapi strategi pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
 

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya