Berita

Ekonom Nahdlatul Ulama (NU) Dr. Muhammad Aras Prabowo. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Bisnis

Ekonom NU: Dana Umat adalah Lokomotif Ekonomi Berkeadilan

SENIN, 02 MARET 2026 | 05:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ekonom Nahdlatul Ulama (NU) Dr. Muhammad Aras Prabowo menyatakan bahwa zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, dan instrumen lainnya merupakan akselerator distribusi kesejahteraan bagi umat. 
 
“Dana umat adalah lokomotif ekonomi berkeadilan. Dengan akuntansi syariah yang transparan dan inovatif, ia dapat menjadi pengungkit pertumbuhan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan,” kata Aras dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 1 Maret 2026. 

Lanjut dia, hibah sosial-keagamaan juga tumbuh signifikan dari Rp12 triliun menjadi Rp17 triliun. Instrumen ini dinilai fleksibel secara akuntansi karena tidak terikat asnaf seperti zakat. 


Menurut Aras, instrumen sepertta wasiat, iwad, kaffarah, dan luqathah memang relatif kecil secara nominal, namun penting sebagai indikator literasi fikih dan integritas sosial.
 
Secara makro, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5-5,5 persen dan penetrasi pembayaran digital syariah meningkat 20 persen per tahun, dana umat berpotensi tumbuh 12-18 persen annually. Meski kontribusinya terhadap PDB nasional (sekitar Rp22.000 triliun) masih di bawah 1 persen, dampak sosialnya sangat strategis karena langsung menyasar kelompok rentan.
 
Aras menilai, tantangan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan tata kelola. 
 
Ia mendorong integrasi data antara BAZNAS, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia guna membangun sistem pelaporan terstandar dan audit syariah berbasis risiko.
 
Aras mencontohkan praktik di Malaysia dan Uni Emirat Arab yang telah mengintegrasikan zakat dan wakaf dalam sistem keuangan nasional. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia, dinilai memiliki peluang lebih besar jika mampu membangun ekosistem yang transparan dan produktif.
 
“Jika 40 persen dari Rp145 triliun dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi produktif, tersedia sekitar Rp58 triliun per tahun. Dengan modal rata-rata Rp25 juta per UMKM, kita bisa mendukung lebih dari dua juta unit usaha dan menciptakan hingga empat juta lapangan kerja. Ini bukan sekadar ibadah, tetapi strategi pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
 

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya