Kolase Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto disarankan meniru strategi Presiden pertama RI Soekarno dalam membangun aliansi non-blok.
Hal itu disampaikan Anggota DPD asal DI Yogyakarta Hilmy Muhammad dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 1 Maret 2026.
Menurut Gus Hilmy akrab disapa, Presiden Soekarno pernah membangun solidaritas non-blok di tengah rivalitas adidaya. Indonesia saat itu dihormati karena konsisten membela kepentingan bangsa-bangsa yang tidak punya kekuatan militer besar.
“Kita ingin melihat hasil Pak Prabowo keliling dunia ke mana-mana, juga menghasilkan perdamaian dunia, bukan sekedar membuka investasi bagi Indonesia, sementara dunia bergerak menuju konflik terbuka. Kita berharap diplomasi Pak Prabowo membawa dampak, khususnya dunia ketiga, agar mereka ikut terlindungi dari kerasnya pertarungan para negara adidaya,” kata Gus Hilmy.
“Semangat inilah kiranya yang dulu dilakukan oleh Presiden Soekarno, di tengah kecamuk situasi yang keras antara Amerika dan sekutunya, dan Uni Soviet beserta konco-konconya. Jadi kepentingannya bukan hanya untuk Indonesia. Itulah yang menjadikan Presiden Soekarno dihormati oleh negara-negara tak berdaya yang kemudian membentuk kekuatan non-blok,” tambahnya.
Gerakan non-blok merupakan strategi yang diinisiasi Soekarno dalam meredam konflik Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang semakin meluas.
Gerakan ini terealisasi dalam bentuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai organisasi yang diresmikan pada 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia.
Selain Soekarno, penggagas lainnya ialah Jawaharlal Nehru (India), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Kwame Nkrumah (Ghana), dan Joseph Broz Tito (Yugoslavia).
Konflik AS-Israel dengan Iran, lanjut Gus Hilmy, menjadi ujian serius bagi tatanan dunia. Jika lembaga global gagal merespons secara adil dan konsisten, dunia memerlukan kekuatan bersama untuk dorongan reformasi kelembagaan internasional.
“Dunia tidak boleh dibiarkan berjalan dengan logika perang. Jika hukum kalah oleh kepentingan geopolitik, yang menang bukan perdamaian, yang ada justru ketidakpastian global,” pungkas Gus Hilmy.
