Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. (Foto: RMOL)

Politik

Pandangan Jusuf Kalla atas Niat Prabowo Mediasi Konflik Iran-AS

MINGGU, 01 MARET 2026 | 22:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat (AS) serta Israel turut dikomentari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Sosok yang kerap dipanggil JK itu menyampaikan apresiasi atas rencana Presiden Prabowo berangkat ke Teheran demi meredam konflik di Timur Tengah pasca serangan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu kemarin, 28 Februari 2026.

"Ya niat, rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya," ujar JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu, 1 Maret 2026. 


Ia berujar, Indonesia memang menjadi negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Namun kondisi ini tidak membuat kedudukan Indonesia mudah meredam konflik di dunia. 

Secara faktual, Indonesia kesulitan memediasi konflik yang terjadi di Palestina. Hal yang sama dikhawatirkan terjadi saat menjadi juru damai di Iran. 

"Palestina dengan Israel saja (Indonesia) tidak bisa (meredam), sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat Amerika," jelas JK.

JK menambahkan, Indonesia juga kini dalam kondisi yang tidak mudah saat dihadapkan dengan AS. Contohnya terkait perjanjian dagang resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART).

Dengan berkaca pada ART itu, JK pesimistis Indonesia mampu menjadi negosiator perdamaian antarnegara yang berkonflik.

"Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian tidak seimbang yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara dengan Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?" demikian kata JK.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya