Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. (Foto: RMOL)

Politik

Dinamika 2029 Masih Cair, Pengamat Petakan Tiga Skenario Koalisi

MINGGU, 01 MARET 2026 | 09:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat cair. Peta koalisi dan peluang terjadinya manuver maupun kejutan politik tetap terbuka lebar. Terutama terkait posisi partai-partai seperti NasDem, PDIP, dan PKS.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, setidaknya ada tiga opsi politik yang mungkin terjadi menjelang Pilpres 2029.

Opsi pertama, ketiga partai tersebut maju sendiri-sendiri dengan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden masing-masing. Hal ini dimungkinkan karena ambang batas pencalonan presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi nol persen atau zero threshold.


“Terutama untuk amankan suara pileg,” kata Adi kepada RMOL, Minggu, 1 Maret 2026.

Opsi kedua, NasDem, PDIP, dan PKS bergabung dengan koalisi Prabowo. Secara hitung-hitungan politik, pilihan ini cukup rasional mengingat posisi Prabowo sebagai petahana yang di atas kertas memiliki kekuatan besar.

“Opsi ini terbuka karena koalisi Prabowo memang kuat mengingat posisinya sebagai petahana,” jelasnya.

Sementara opsi ketiga, ketiga partai tersebut membentuk poros penantang Prabowo pada 2029. Namun, Adi menilai skenario ini relatif sulit terwujud. Sebab hubungan politik antara PDIP dengan NasDem maupun PKS tidak dalam kondisi yang sepenuhnya harmonis. 

“Meski dalam politik segala sesuatu sangat mungkin, membayangkan PDIP koalisi dengan PKS dan NasDem rumit,” tegasnya.

Adi justru melihat kemungkinan yang lebih realistis adalah koalisi antara NasDem dan PKS, sebagaimana pernah terjadi pada kontestasi sebelumnya. Namun, ia mengingatkan bahwa poros tersebut belum tentu menjadi kekuatan dominan.

“Paling mungkin NasDem dan PKS koalisi kembali meski sebagai poros yang tak terlampau diperhitungkan,” pungkasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya