Ambisi Kursi Cawapres Bisa Picu Keretakan Koalisi

Besarnya koalisi pemerintahan saat ini dinilai menyimpan potensi kerawanan politik, terutama menjelang kontestasi Pemilu 2029. 

Pengamat politik Nurul Fatta menilai, secara sosiologis, koalisi yang terlalu gemuk hampir selalu menghadirkan dinamika internal yang tidak sederhana.

“Koalisi hari ini sering kita bicarakan, karena memang koalisi besar. Tapi secara sosiologis politik, koalisi gemuk hampir selalu menyimpan potensi gesekan,” ujar Fatta kepada RMOL, Minggu, 1 Maret 2026.

Menurutnya, salah satu titik rawan yang mulai terlihat adalah terkait suksesi kepemimpinan nasional pada 2029 mendatang. Isu pencalonan presiden dan wakil presiden berpotensi memicu tarik-menarik kepentingan antarpartai dalam koalisi.

Ia mencontohkan pernyataan sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto, sekaligus membuka opsi ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai calon wakil presiden pada 2029.

“Nah, ini kan yang memang sering terjadi dan kita saksikan. Kalau PAN berharap posisi cawapres, bisa jadi Partai Golkar, PKB, atau bahkan Gerindra sendiri punya aspirasi yang sama,” jelasnya.

Fatta mengingatkan, dalam sejarah politik Indonesia, dinamika seperti ini bukan hal baru. Ia menyinggung pengalaman Pilpres 2019 ketika Prabowo menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden yang juga berasal dari partai yang sama, yakni Gerindra.

“Di sinilah potensi ketidaksolidan mulai tumbuh,” tegasnya.

Menurut Fatta, semakin mendekati 2029, tarik-menarik kepentingan di internal koalisi akan semakin terbuka ke publik. Masing-masing partai tentu ingin mengamankan posisi strategis demi keberlanjutan pengaruh politiknya.

“Semakin dekat ke 2029, tarik-menarik kepentingan akan makin terlihat. Ya kita saksikan saja,” pungkasnya.