Menu Makan Bergizi Gratis edisi Ramadan. (Foto: Antara)
TAK sekadar konferensi pers membenarkan anggapan masyarakat bahwa program MBG (Makan Bergizi Gratis) menyedot anggaran pendidikan, PDIP juga mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh kadernya di DPP, DPD, dan DPC; DPR dan DPRD, untuk tak main-main dengan program MBG, yang berasal dari uang rakyat.
Agaknya PDIP akan memberikan perhatian khusus terhadap program MBG ini. Perhatian khusus bukan untuk "ikut main" dalam program MBG, melainkan untuk serius mengawal program ini.
Begitu banyaknya masalah yang terjadi di lapangan, membuat PDIP mulai menentukan sikapnya yang berbeda dengan partai lainnya.
Agak terlambat juga sikap PDIP ini ditunjukkan. Mestinya sejak awal, sejak penganggaran dibuat.
Bukankah anggaran disusun bersama antara pemerintah dan DPR? Dan PDIP adalah fraksi terbesar di DPR.
Bahkan, tak hanya Ketua DPR, Ketua Badan Anggaran pun berasal dari PDIP. Kok, baru saat ini, ambil posisi yang berseberangan? Sungguh dilematis.
Program MBG berdasarkan hasil survei memang memiliki dua wajah sekaligus. Ia menjadi alasan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah sekaligus menjadi alasan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah.
Artinya, kalau program MBG ini berhasil, maka yang akan diuntungkan adalah partai Pemerintah. Dalam hal ini tentunya Partai Gerindra.
Sebaliknya, kalau program MBG ini gagal, yang diuntungkan mestinya partai di luar Pemerintah.
Tapi kalau partai di luar Pemerintahnya seperti PDIP ikut mendukung, atau tak melakukan kontrol dengan baik, memble, maka tak akan ada partai yang diuntungkan.
Makanya sikap PDIP yang mulai jelas dengan program MBG ini, sudah tepat secara politik.
Tapi perlu diingat bahwa program MBG ini adalah seperti "anak kandungnya" Presiden Prabowo.
Mengkritik program MBG berarti, mengkritik langsung Presiden Prabowo.
Apakah PDIP berani berhadap-hadapan langsung dengan Presiden Prabowo, setelah sebelumnya memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto?
Memang harus banyak yang dilepaskan PDIP terlebih dahulu sebelum serius menghantam program MBG ini.
Pertama, PDIP harus benar-benar tak terlibat dalam program ini di daerah-daerah seperti yang klaim Wakil Ketua MBG Nanik Surdayati Deyang, bahwa semua partai terlibat atau memiliki dapur MBG-nya masing-masing.
Kedua, sebagai partai yang kursinya paling banyak di DPR, kadernya sebagai Ketua DPR dan Ketua Banggar, kritik atau penentangan harus dimulai di pangkal, bukan di ujung.
Mengkritik anggaran MBG sementara Ketua Banggar dari partai kita, apa kata dunia nantinya? Apalagi kalau datanya salah pula. Berharap simpati publik, justru yang akan diperoleh hal yang sebaliknya?
PDIP baru memulai, ujungnya belum diketahui pasti. Surat instruksi buat kader terkait program MBG ini bersifat rahasia, yang kemudian bocor ke publik.
Artinya, ini baru dilakukan diam-diam, meski sudah melakukan konferensi pers terkait pembenaran bahwa program MBG menyedot anggaran pendidikan.
Ini pun langsung dibantah Seskab Teddy Indra Wijaya. Entah bagaimana selanjutnya nanti?
ErizalDirektur ABC Riset & Consulting
