Berita

Serangan Israel dibantu Amerika Serikat ke Iran, Sabtu 28 Februari 2026. (Foto: Antara)

Politik

Operasi Militer AS untuk Lumpuhkan Sistem Rudal Balistik Iran

MINGGU, 01 MARET 2026 | 04:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Secara militer, tujuan serangan yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat ke wilayah Iran adalah melumpuhkan sistem rudal balistik, jaringan komando dan kontrol, serta infrastruktur militer yang dinilai mengancam Israel dan pangkalan AS di kawasan Teluk. 

Hal ini dikatakan Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam keterangannya kepada RMOL, Minggu 1 Maret 2026.

"Target yang lebih sensitif adalah program nuklir Iran-- isu yang selama ini menjadi sumber ketegangan Utama," kata Ginting.


Namun secara geopolitik, menurut Ginting, serangan tersebut lebih dari sekadar “pencegahan”. 

"Ini adalah bentuk pemaksaan strategis (strategic coercion). Memaksa Iran menerima batasan yang sebelumnya gagal dicapai lewat diplomasi," kata Ginting.

Meski begitu, lanjut Ginting, sejarah menunjukkan bahwa tekanan militer eksternal sering kali memperkuat konsolidasi internal rezim, bukan melemahkannya. 

Serangan terhadap wilayah metropolitan seperti Teheran berisiko membangkitkan nasionalisme defensif di dalam negeri Iran.

Risiko terbesar bukanlah serangan pertama, tetapi respons berikutnya. Iran memiliki spektrum balasan yang luas: rudal balistik, drone jarak jauh, serangan siber, hingga aktivasi jaringan proksi di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. 

Jika kelompok seperti Hezbollah ikut terlibat, Israel akan menghadapi perang dua front. Jika pangkalan AS di Teluk diserang, Washington akan terdorong untuk memperluas operasi.

"Konflik dapat berubah dari operasi terbatas menjadi perang regional yang melibatkan Levant dan Teluk Persia secara simultan," kata Ginting.

Di sinilah kalkulasi militer menjadi sangat kompleks. Serangan cepat mungkin berhasil secara taktis, tetapi tanpa strategi keluar (exit strategy) yang jelas, operasi bisa berubah menjadi konflik berkepanjangan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya