Berita

Presiden Prabowo Subianto- Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Publika

Awan Kelam Ekonomi Prabowo-Gibran

MINGGU, 01 MARET 2026 | 03:00 WIB

WALAU tidak ada pernyataan resmi dari  pasar atau pelaku investasi, perilaku fiskal kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka diamati oleh dunia. 

Hal ini yang tidak disadari oleh presiden. Ada dua masalah pokok: pesimisme struktural terhadap kabinet Prabowo-Gibran dan lumpuhnya peran APBN sebagai penyeimbang.

Sorotan dunia antara lain soal wacana peningkatan PPN sebesar 12 persen di awal masa pemerintahannya, penghentian perdagangan saham sudah sampai tiga kali dalam waktu kurang dari satu tahun, pernyataan defisit APBN oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru-baru ini.


Selain itu, ada pula ekspansi pengeluaran APBN untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembelian mobil Koperasi Merah Putih dari India, serta  keikutsertaan dalam  Board of Peace (BoP) Presiden AS Donald Trump sebesar Rp16-17 triliun dari APBN.

Semua itu akan semakin dibaca pasar sebagai misalokasi anggaran atau sumber daya yang seharusnya bisa menjadi kompensator pengerek suplai agregat di tengah potret kesuraman tersebut. 

Pemerintah seperti kurang peka dan kurang cerdas dalam memahami berbagai kesulitan. 

Terbongkarnya pembiayaan utang dalam proyek-proyek infrastruktur rezim Joko Widodo alias Jokowi yang sebelumnya, gelontoran bansos Rp510 triliun lebih menjelang Pemilu lalu yang harus ditutup, turut memerparah persepsi pasar terhadap keuangan pemerintah. 

Penurunan peringkat utang oleh Moody's dan S&P, peringatan MSCI di pasar saham dan rilis Transparency International 2025 yang baru saja keluar bahwa Indonesia semakin korup -- tiga peringkat lebih buruk dari periode sebelumnya -- akan kian mempersulit persepsi pasar terhadap Indonesia dan meningkatkan biaya utang negara. 

Semua itu harus dibayar dengan uang rakyat lewat pajak, karena ini keseimbangan Ricardian dalam ilmu ekonomi. Semua akan dibaca bahwa Indonesia akan makin berisiko ke depan oleh pasar.

Korbannya rakyat, masyarakat. Jumlah pengemudi ojol yang meningkat sedikitnya tiga juta orang dalam dua tahun terakhir, utamanya dikontribusi oleh tingginya warisan PHK di masa akhir pemerintahan Jokowi.

Belum lagi tingginya klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Terutama pasca Q1-2025 dan terus menurunnya daya beli rakyat sehingga mengakibatkan deflasi di September 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sangat lemah dan APBN yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang justru digunakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk hal-hal yang tidak optimal, seperti bergabung dengan BoP, MBG yang tak terealisir daya ungkitnya, dan lain-lain.

Semua ini menunjukkan indikasi fundamental, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran minim kepercayaan pasar. 

Sehingga tidak bisa lagi diatasi dengan cara-cara yang bersifat teknis jangka pendek. Larinya modal keluar, pelemahan nilai tukar dan rendahnya absorbsi utang, adalah potensi yang sangat mungkin terjadi. 

Karena dual shocks menyebabkan pasar tidak percaya kepada pemerintah. Terlebih pemerintah juga notabene tidak punya uang (defisit pemerintahan Prabowo-Gibran terus memburuk 33 persen dalam tiga tahun terakhir melihat realisasi target RAPBN 2025).

Dr Anggoro Budi Nugroho
Ekonom, pengajar pada School of Business and Management ITB (SBM ITB)

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya