Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Nusantara

Kenali Aturan Baru Umrah Ramadan dari Arab Saudi

SABTU, 28 FEBRUARI 2026 | 15:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menjelang puncak musim umrah Ramadan 1447 H, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengimbau para jamaah dan penyelenggara untuk memberikan perhatian ekstra pada paket layanan. 

Fokus utama dalam kebijakan ini adalah penguatan standar katering melalui aspek ketersediaan serta higienitas makanan, sekaligus memastikan kepastian hotel selama masa tinggal di Tanah Suci.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Puji Raharjo, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah Indonesia.


“Pemerintah Arab Saudi ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang jelas dan terjamin, terutama pada musim puncak Ramadan. Karena itu PPIU harus manaati aturan paket layanan yang telah ditetapkan,” ujar Puji Raharjo di Jakarta, dikutip redaksi Sabtu 28 Februari 2026. 

Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, terdapat beberapa ketentuan krusial bagi para penyelenggara di Indonesia. 

Setiap paket umrah kini diwajibkan menyertakan layanan katering secara gamblang guna menjamin hak konsumsi jamaah. Selain itu, jamaah dilarang berangkat jika tidak memiliki paket umrah riil yang telah disetujui, di mana paket tersebut harus mencakup seluruh layanan pokok demi menjaga kualitas pelayanan.

Pihak penyelenggara juga diminta terus memantau kondisi jamaah melalui koordinasi intensif dengan pihak syarikah. Bukti pemesanan akomodasi pun harus berasal dari hotel-hotel resmi yang telah terdaftar pada Kementerian Pariwisata Arab Saudi. Puji menekankan bahwa sosialisasi aturan ini akan terus dilakukan kepada seluruh PPIU guna mencegah pelanggaran yang merugikan.

“Kami meminta seluruh penyelenggara perjalanan umrah segera menyesuaikan paket layanannya. Jangan sampai ada jamaah berangkat tanpa kepastian hotel, konsumsi, dan layanan dasar lainnya,” tegas Puji.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Haji Khusus dan Umrah, Akhmad Fauzin, menilai kebijakan ini sebagai instrumen untuk meningkatkan disiplin operasional. Mengingat lonjakan drastis jumlah jamaah di bulan suci, pengawasan terhadap layanan memang harus diperketat.

“Arab Saudi ingin memastikan kedatangan jamaah lebih tertib dan akomodasinya jelas. Ini juga untuk melindungi jamaah dari paket umrah yang tidak realistis atau tidak lengkap,” jelas Fauzin.

Sebagai langkah perlindungan diri, masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilih biro perjalanan yang resmi dan transparan. Harapannya, kepatuhan terhadap aturan ini akan membawa peningkatan kualitas layanan serta memastikan ibadah umrah Ramadhan berjalan dengan aman dan tertib.

"Kami mengingatkan calon jamaah agar memastikan paket umrah mencakup tiket, hotel, transportasi, konsumsi, dan layanan lainnya sebelum berangkat,” pungkas Fauzin.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya