Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)
Rapat Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dihadiri para menteri luar negeri untuk mengkritisi langkah Israel yang berniat mencaplok Tepi Barat, Palestina, seharusnya tidak hanya memberikan kecaman.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berharap ada keputusan dan kesepakatan untuk segera melakukan tindakan yang lebih operasional guna menghentikannya.
“Rapat Darurat tingkat Menteri OKI ini sangat penting karena semakin gentingnya situasi yang mengancam bukan hanya di Jalur Gaza, tetapi juga wilayah Palestina lainnya, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur," jelasnya, Jumat, 27 Februari 2026.
Sosok yang akrab disapa HNW itu melanjutkan, yang lebih penting lagi adalah agar KTT ini menghasilkan keputusan operasional bersama serta tidak berhenti pada pernyataan verbal berupa kecaman atau penolakan yang sudah sering disampaikan, tetapi terbukti tidak didengar Israel. Bahkan Israel makin brutal menyerang Gaza, menguasai Tepi Barat, dan Masjid Al Aqsha.
Kondisi yang semakin genting saat ini sebaiknya mendorong pertemuan tingkat menteri luar negeri tersebut segera ditingkatkan menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar kepala negara anggota OKI agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih strategis dan konkret.
“Untuk pembahasan awal memang lebih tepat dilakukan oleh para menlu, tetapi agar keputusan yang dihasilkan lebih strategis dan konkret untuk menyelamatkan Tepi Barat sebagai langkah nyata menyelamatkan Palestina, sangat penting apabila keputusan KTT tingkat menlu itu ditindaklanjuti dengan KTT tingkat kepala negara OKI,” ujarnya.
Apalagi, para kepala negara dari beberapa anggota OKI juga tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Maka dari itu, perlu adanya langkah bersama untuk membahas peran maksimal kepala negara anggota OKI tersebut di Dewan Perdamaian, termasuk mempertimbangkan memboikot dewan tersebut apabila memang tidak berjalan efektif dalam memperjuangkan Palestina dengan dihentikannya perang, dihadirkannya perdamaian, dan dimerdekakannya Palestina sekalipun dalam skema two state solution.
"Karena terbukti, alih-alih Israel menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian, Israel malah memperluas medan perang dengan menyerang Tepi Barat serta membuat keputusan dan aksi militer untuk mencaplok wilayah tersebut,” pungkasnya.
