Berita

Pakar Ekonomi Politik, Ichsanudin Noorsy. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Sentil Tim Ekonomi Prabowo, Pakar: Mereka bukan Negosiator

JUMAT, 27 FEBRUARI 2026 | 18:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perjanjian Dagang Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) yang disoal banyak pihak karena menjual kedaulatan ekonomi negara, dinilai sebagai kegagalan yang dibuat Tim Ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebagai negosiator.

Hal tersebut disampaikan Pakar Ekonomi Politik, Ichsanudin Noorsy, saat diwawancarai Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, di kawasan Jakarta Timur, Rabu malam, 25 Februari 2026.

Ichsan menuturkan, negosiator seharusnya meminimalkan informasi asimetri, yang berakibat pada ketidaksetaraan dalam suatu perjanjian antarnegara.


“Saya tidak melihat negosiator di Indonesia, dari Indonesia, itu meminimalkan informasi asimetri. Sehingga dalam negosiasinya timpang,” ujar dia dikutip Jumat, 27 Februari 2026.

Dia mengurai, beberapa hal yang dapat menunjukan ketidaksetaraan dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, di mana menurutnya ada poin-poin di luar urusan ekonomi langsung dengan kedua negara. 

“Kan yang diperjanjikan akhirnya ujungnya bukan cuma sekadar perdagangan. Ada persoalan geopolitik, ada persoalan larangan untuk ikut-ikutan memvonis ekonomi pihak yang tidak disetujui oleh Amerika,” ucap Ichsan. 

“Ada kemudian larangan juga mesti melakukan satu tindakan sepihak. Kan tidak imbang, tidak setara,” sambungnya mengurai.

Oleh karena itu, dia menyindir kegagalan negosiasi tim ekonomi Presiden Prabowo, dengan memberikan label kepada mereka untuk menggambarkan kapasitasnya.

“Makanya saya bilang bukan negosiator tadi. Itu alasan saya, bisa jadi janitor jadinya. Karena dia tidak punya informasi yang cukup,” demikian Ichsan menambahkan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya