Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian (kedua dari kanan) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026. (Foto: Humas Kemendagri)
Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat capaian signifikan dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga akhir Februari 2026, konektivitas nasional berhasil pulih 100 persen, menjadi fondasi penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, berdasarkan dokumen laporan resmi Satgas PRR dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut Tito, pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan distribusi logistik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Berdasarkan data per 24 Februari 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak telah berfungsi sepenuhnya.
“Selain jalan nasional, fungsionalitas jalan daerah juga menunjukkan capaian tinggi, yakni Sumatera Utara 99 persen, Aceh 93 persen, dan Sumatera Barat 91 persen. Dukungan teknis dari Polri turut memperkuat aksesibilitas melalui pembangunan 41 unit jembatan,” kata Tito dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.
Di sektor perlindungan sosial, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen dengan total 10.748 penerima, masing-masing 4.884 di Aceh, 4.151 di Sumatera Utara, dan 1.713 di Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi pemulihan.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Dari target 17.969 unit, saat ini telah terbangun 1.643 unit yang tersebar di tiga provinsi. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang aman dan layak.
Tito mengatakan pembangunan hunian dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dukungan gotong royong dari sejumlah pihak.
“Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya.
Lanjut Tito, upaya pemindahan warga dari tenda darurat ke hunian permanen juga menunjukkan progres nyata. Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah keluar dari tenda (0 jiwa), sementara di Sumatera Utara jumlahnya menurun signifikan menjadi 850 jiwa. Pemerintah terus mendorong percepatan agar target nol pengungsi di tenda dapat segera tercapai di seluruh wilayah terdampak.
Dalam laporannya, Tito juga menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dengan mengutamakan data yang telah tervalidasi. Pemerintah melalui BNPB menetapkan bantuan sebesar Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.
Komitmen kuat pemerintah pusat juga ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah terdampak. Presiden RI menyetujui agar Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat tidak dipotong, serta dikembalikan setara dengan alokasi tahun 2025 pasca-efisiensi. Kebijakan ini memastikan kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dalam mendukung percepatan pemulihan.
Untuk menjamin akuntabilitas, Tito menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Penyerahan uang bantuan agar diekspos dalam ceremony yang disaksikan oleh Forkopimda dan media,” tegasnya.
Di sisi lain, pemulihan ekonomi masyarakat menunjukkan tren positif. Aktivitas pasar rakyat telah kembali beroperasi 100 persen di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan Rp72,75 miliar untuk pembelian sapi lokal dalam rangka mendukung tradisi Meugang menjelang Ramadan di Aceh, yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk masyarakat terdampak.
Tito menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Sebanyak 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta 10.090 relawan mahasiswa terlibat langsung dalam proses pemulihan di lapangan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma. Hadir pula Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy.
Pemerintah menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit, kembali produktif, dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelum bencana.
