Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi ANTARA)

Politik

PT Agrinas Pangan Siap-siap Dirujak DPR soal Impor 105 Ribu Pikap India

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 20:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih ramai diperbincangkan publik. Terlebih, rencana tersebut tidak pernah dibahas bersama DPR.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan, Komisi VI sebelumnya sudah beberapa kali menggelar rapat dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, termasuk membahas program swasembada pangan dan persiapan Koperasi Desa Merah Putih. 

Namun, dalam sejumlah pertemuan tersebut, tidak pernah ada pembahasan terkait pengadaan sarana transportasi berupa mobil pikap dari India.


“Kami sebetulnya sudah beberapa kali mengundang. Kalau enggak salah dua kali rapat dengan Agrinas ini, terutama dengan Swasembada Pangan, yang kedua dengan persiapan Koperasi Desa Merah Putih. Makanya saya tahu ada alokasi anggaran, yang tidak pernah membicarakan persoalan pengadaan sarana transportasi dari India,” ujar Herman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

Sekjen DPP Partai Demokrat ini menegaskan, karena isu ini sudah menjadi perhatian publik, Komisi VI berkewajiban memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan secara terbuka. Dalam hal ini, PT Agrinas Pangan Nusantara selaku penanggung jawab. 

“Kalau sudah menjadi isu publik, Komisi VI ya wajib untuk memanggilnya dan meminta keterangan, minta penjelasan apa yang terjadi,” tegasnya.

Herman juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh, termasuk efek berganda (multiplier effect) dari kebijakan tersebut. Menurutnya, meskipun harga kendaraan impor bisa saja lebih murah, pemerintah tetap harus menghitung dampaknya terhadap industri dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kalau pun toh kemudian bahwa terjadinya penghematan akibat pengadaan mobil dari luar negeri ini, tentu juga harus memperhitungkan multiplier effect-nya,” tegasnya.

“Kalau harganya lebih mahal tetapi multiplier effect-nya akan lebih positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesejahteraan anak-anak bangsa, terhadap membuka peluang pekerjaan, ya saya kira ini harus diperhitungkan dengan baik,” sambung Herman.

Selain itu, ia juga mempertanyakan skema pembiayaan pengadaan tersebut. Politikus senior Demokrat itu mengaku belum mengetahui secara jelas sumber anggaran, termasuk isu penggunaan dana desa yang diblokir dan pemanfaatan skema pembiayaan komersial.

“Anggarannya mengambil dari mana sementara? Karena setahu saya kan anggaran ini kan memblokir anggaran dana desa gitu ya, dan kemudian menggunakan anggaran komersial. Bunga dan lain sebagainya kan kami tidak tahu berapa persen dengan anggaran komersial ini,” tuturnya.

Atas dasar itu, Komisi VI DPR, lanjut Herman, akan memanggil PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memberikan klarifikasi resmi setelah masa reses berakhir pada 9 Maret 2026 mendatang dan DPR kembali memasuki masa sidang.

“Nah, oleh karenanya kita tunggu saja setelah nanti tanggal 9 masa reses selesai, masuk masa sidang, kita akan meminta penjelasan dan keterangan dari Agrinas Pangan terkait dengan impor mobil dari India,” pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya