Berita

Bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di halaman Kantor KPU RI. (Foto: RMOL)

Politik

Kenaikan Ambang Batas Parlemen Menguntungkan Partai Besar

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 10:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perdebatan mengenai ambang batas parlemen yang akan digunakan pada Pemilu 2029 kembali mengemuka. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai isu ini kian ramai karena ada momentum pembahasan Undang-Undang Pemilu yang mulai dibicarakan pada 2026.

Menurut Adi, saat ini ambang batas parlemen di Indonesia berada di angka 4 persen. Jika dikonversi ke jumlah kursi di DPR RI, angka tersebut setara dengan kurang lebih 19 kursi.


Ia menjelaskan, bagi partai politik yang perolehan suaranya tidak mencapai angka tersebut pada Pemilu 2019 maupun 2024, otomatis tidak lolos ke parlemen. Padahal, menurutnya, tidak sedikit pemilih yang telah memberikan suara kepada partai-partai tersebut.

“Maka itu menjadi salah satu isu politik yang belakangan cukup ramai diperbincangkan,” katanya lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 26 Februari 2026.

Perdebatan kian memanas setelah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Usulan itu bukan lagi mempertahankan angka 4 persen seperti saat ini.

Argumen yang disampaikan, kata Adi, kenaikan ambang batas menjadi 7 persen bertujuan menciptakan stabilitas politik. Terlalu banyak partai yang lolos ke parlemen dikhawatirkan dapat memicu gejolak dan menyulitkan konsolidasi dukungan politik secara signifikan.

“Artinya kalau ambang batas parlemen 7 persen, maka yang akan lolos ke parlemen itu mungkin hanya sejumlah partai politik, paling banyak lima atau enam partai politik, tidak sebanyak saat ini,” jelasnya.

Namun, usulan tersebut menuai respons beragam. Salah satunya datang dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang justru menilai ambang batas ideal adalah 0 persen demi menjaga suara rakyat tidak terbuang.

Adi menyoroti bahwa dalam Pemilu 2019 dan 2024 banyak partai yang sebenarnya memperoleh suara, tetapi tidak lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas 4 persen. Akibatnya, suara para pemilih partai tersebut tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.

Dengan logika tersebut, Adi melihat kekhawatiran muncul di kalangan partai menengah dan kecil. Jika ambang batas dinaikkan menjadi 7 persen, bukan tidak mungkin semakin banyak partai yang gagal lolos ke parlemen dan semakin besar pula jumlah suara yang terbuang.

Sementara itu, PDI Perjuangan tidak secara eksplisit menyebut angka ambang batas yang ideal. Namun, partai tersebut menyatakan bahwa jumlah partai yang lolos ke DPR sebaiknya berkisar lima hingga enam partai.

“Kalau kita tafsirkan, lima atau enam partai politik yang dianggap layak berada di DPR pusat itu kurang lebih setara dengan 7 persen,” ujar Adi.

Ia menambahkan, bagi partai politik kelas menengah bawah, ambang batas yang tinggi berisiko membuat mereka tersingkir dari parlemen. Sebaliknya, partai-partai besar cenderung mendorong kenaikan ambang batas dengan alasan penyederhanaan sistem kepartaian.

“Untuk partai politik kelas menengah atas ada kecenderungan ingin menaikkan ambang batas parlemen secara signifikan karena tujuan mereka itu ingin menyederhanakan partai politik,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya