Berita

Pengamat politik Nurul Fatta. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Ambang Batas Terlalu Tinggi Berisiko Munculkan Kartelisasi Elite

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 09:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali menjadi perdebatan di tengah evaluasi sistem pemilu nasional. 

Pengamat politik Nurul Fatta menilai, penentuan besaran threshold harus mempertimbangkan desain menyeluruh sistem pemilu Indonesia agar tidak menimbulkan distorsi representasi.

“Melihat keseluruhan desain sistem pemilu kita, magnitude dapil atau besaran alokasi kursi per dapil yang cukup proporsional, sistem daftar terbuka yang personalistik, partai yang belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, serta struktur sosial yang plural, maka threshold yang terlalu tinggi berisiko menciptakan distorsi representasi dan kartelisasi elite,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Kamis, 26 Februari 2026.


Ia menjelaskan, ambang batas yang terlalu tinggi dapat mempersempit ruang representasi politik, terutama bagi kelompok sosial yang beragam. Kondisi tersebut juga berpotensi memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan, sekaligus menghambat regenerasi politik.

“Makanya, kalau threshold masih berada pada kisaran 3–4 persen relatif moderat, tengah-tengah,” katanya.

Ia memaparkan, ambang batas di level tersebut dinilai masih memungkinkan terjadinya penyederhanaan partai secara lebih moderat tanpa menciptakan hambatan ganda (double barrier) yang berlebihan.

“Alasannya di antaranya, ambang batas yang seperti itu masih memungkinkan adanya penyederhanaan yang lebih moderat, tidak menciptakan double barrier berlebihan, memberi ruang regenerasi bagi partai politik, menjaga artikulasi kelompok sosial yang beragam, menghindari konsentrasi kekuasaan pada sedikit partai besar dan sudah mapan,” jelasnya.

Dengan demikian, menurut Nurul, perdebatan mengenai threshold seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada penyederhanaan jumlah partai di parlemen, tetapi juga mempertimbangkan kualitas representasi dan keberagaman aspirasi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya