Berita

PT Ormat Geothermal Indonesia bagian dari Ormat Technologies Inc., perusahaan energi panas bumi global yang berdiri pada 1965 di Yavne, Israel. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Gerakan Rakyat:

Batalkan Perusahaan Terafiliasi Israel di Proyek Geothermal

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 06:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gerakan Rakyat menyatakan penolakan keras terhadap penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Dalam laman resminya, perusahaan tersebut diketahui merupakan bagian dari Ormat Technologies Inc., perusahaan energi yang berbasis di Yavne, Israel. PT Ormat tercatat di Bursa Efek Tel Afif pada 1991 dan melantai di New York Stock Exchange (NYSE) pada pada 2004 dengan kode saham ORA.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerakan Rakyat, Saiful Salim menegaskan bahwa keputusan Kementerian ESDM yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 itu mencederai konsistensi diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.


Saiful menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai pragmatis dalam urusan ekonomi namun mengabaikan amanat konstitusi terkait penghapusan penjajahan.

“Di panggung internasional kita bicara dukungan pada kemerdekaan Palestina dan tidak punya hubungan diplomatik, tapi di lapangan ekonomi kita berlaku pragmatis," kata Saiful dalam keterangannya, dikutip Kamis 27 Februari 2026.

Ia menambahkan bahwa keuntungan bisnis dari proyek itu secara otomatis akan mengalir ke perusahaan induk di Israel melalui pajak, sehingga dikhawatirkan berkontribusi pada kekuatan militer negara tersebut.

Selain isu geopolitik, Gerakan Rakyat menyoroti dampak lingkungan di Pulau Halmahera. Meski dilabeli sebagai “investasi hijau”, proyek panas bumi di Telaga Ranu dianggap akan memperparah tekanan ekologis setelah sebelumnya wilayah tersebut dieksploitasi oleh industri nikel.

Menurut Saiful, proyek ini mengancam ruang hidup masyarakat adat Wayoli yang menggantungkan hidup pada hutan dan sumber air secara turun-temurun.

“Ketika proyek panas bumi beroperasi maka pembabatan hutan dalam skala besar menjadi keniscayaan, lingkungan hidup Masyarakat Adat Wayoli akan hancur, mereka akan tercerabut dari kehidupannya," kata Saiful.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya