Berita

Diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta. (Foto: Istimewa)

Politik

Dunia Makin Terpolarisasi, Perempuan Jadi Kunci Stabilitas Perdamaian

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah 25 tahun bergulir, agenda Women, Peace, and Security (WPS) memerlukan pembaruan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. 

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri periode 2009-2014, Marty Natalegawa dalam diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.

Marty menilai dinamika global yang semakin kompleks menuntut strategi baru agar keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan menjadi lebih efektif dan substansial.


Menurutnya, WPS tidak dapat dijalankan dengan pola lama di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah.

"Perempuan kapasitas strategis dalam membangun dialog, menjembatani perbedaan, serta menciptakan ruang kompromi di tengah konflik yang kompleks," kata Marty.

Diskusi tersebut terselenggara melalui kolaborasi Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) bersama The Habibie Center tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra menegaskan bahwa agenda WPS harus diwujudkan dalam langkah konkret yang berdampak langsung. 

Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan lintas kawasan, khususnya kerja sama ASEAN–Inggris, sebagai instrumen percepatan implementasi kebijakan inklusif dan berkelanjutan. 

"Agenda WPS bukan sekadar kerangka normatif, tetapi komitmen nyata untuk memastikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis," kata Seema.

Di tingkat regional, lanjutnya, ASEAN telah mengadopsi Rencana Aksi Regional (RPA) tentang WPS pada 2022. Agenda ini bahkan diintegrasikan ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2045 guna menjamin kesinambungan kebijakan jangka panjang.

Sejumlah negara anggota seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Timor-Leste juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional (NAP) sebagai bentuk komitmen integrasi perspektif gender dalam kebijakan keamanan dan perdamaian nasional.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya