Berita

Diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta. (Foto: Istimewa)

Politik

Dunia Makin Terpolarisasi, Perempuan Jadi Kunci Stabilitas Perdamaian

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah 25 tahun bergulir, agenda Women, Peace, and Security (WPS) memerlukan pembaruan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. 

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri periode 2009-2014, Marty Natalegawa dalam diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.

Marty menilai dinamika global yang semakin kompleks menuntut strategi baru agar keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan menjadi lebih efektif dan substansial.


Menurutnya, WPS tidak dapat dijalankan dengan pola lama di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah.

"Perempuan kapasitas strategis dalam membangun dialog, menjembatani perbedaan, serta menciptakan ruang kompromi di tengah konflik yang kompleks," kata Marty.

Diskusi tersebut terselenggara melalui kolaborasi Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) bersama The Habibie Center tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra menegaskan bahwa agenda WPS harus diwujudkan dalam langkah konkret yang berdampak langsung. 

Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan lintas kawasan, khususnya kerja sama ASEAN–Inggris, sebagai instrumen percepatan implementasi kebijakan inklusif dan berkelanjutan. 

"Agenda WPS bukan sekadar kerangka normatif, tetapi komitmen nyata untuk memastikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis," kata Seema.

Di tingkat regional, lanjutnya, ASEAN telah mengadopsi Rencana Aksi Regional (RPA) tentang WPS pada 2022. Agenda ini bahkan diintegrasikan ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2045 guna menjamin kesinambungan kebijakan jangka panjang.

Sejumlah negara anggota seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Timor-Leste juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional (NAP) sebagai bentuk komitmen integrasi perspektif gender dalam kebijakan keamanan dan perdamaian nasional.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya