Berita

Diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta. (Foto: Istimewa)

Politik

Dunia Makin Terpolarisasi, Perempuan Jadi Kunci Stabilitas Perdamaian

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah 25 tahun bergulir, agenda Women, Peace, and Security (WPS) memerlukan pembaruan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. 

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri periode 2009-2014, Marty Natalegawa dalam diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.

Marty menilai dinamika global yang semakin kompleks menuntut strategi baru agar keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan menjadi lebih efektif dan substansial.


Menurutnya, WPS tidak dapat dijalankan dengan pola lama di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah.

"Perempuan kapasitas strategis dalam membangun dialog, menjembatani perbedaan, serta menciptakan ruang kompromi di tengah konflik yang kompleks," kata Marty.

Diskusi tersebut terselenggara melalui kolaborasi Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) bersama The Habibie Center tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra menegaskan bahwa agenda WPS harus diwujudkan dalam langkah konkret yang berdampak langsung. 

Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan lintas kawasan, khususnya kerja sama ASEAN–Inggris, sebagai instrumen percepatan implementasi kebijakan inklusif dan berkelanjutan. 

"Agenda WPS bukan sekadar kerangka normatif, tetapi komitmen nyata untuk memastikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis," kata Seema.

Di tingkat regional, lanjutnya, ASEAN telah mengadopsi Rencana Aksi Regional (RPA) tentang WPS pada 2022. Agenda ini bahkan diintegrasikan ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2045 guna menjamin kesinambungan kebijakan jangka panjang.

Sejumlah negara anggota seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Timor-Leste juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional (NAP) sebagai bentuk komitmen integrasi perspektif gender dalam kebijakan keamanan dan perdamaian nasional.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya