Ichsanuddin Ungkap Tujuh Indikator Kerentanan Ekonomi Indonesia

Ekonom politik senior Ichsanuddin Noorsy mengungkap analisis tajam mengenai arah pembangunan ekonomi nasional. 

Dalam paparannya, Ichsanuddin menampilkan kerangka “7 Indikator Kerentanan Ekonomi Indonesia” yang menggambarkan potensi kelumpuhan ekonomi jika tidak dilakukan pembenahan kebijakan secara fundamental. 

Hal itu disampaikan Ichsanuddin dalam Serial Sarasehan Kebangsaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) di Kampus Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 25 Februari 2026.

"Tiga indikator utama kerentanan yakni depresiasi rupiah yang berkelanjutan, ruang fiskal negara yang semakin sempit akibat beban utang dan bunga, serta krisis kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi," kata Ichsanuddin .

Selain itu, ia memaparkan dampak nyata yang mulai terlihat di masyarakat dan sektor riil, antara lain menyusutnya kelas menengah hingga jutaan orang, sikap hati-hati sektor perbankan dalam menyalurkan kredit akibat ketidakpastian ekonomi, serta gejala deindustrialisasi dini yang ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor manufaktur.

Menurut Ichsanuddin, kondisi tersebut menunjukkan gejala stagnasi struktural yang dapat mempersempit ruang gerak negara dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Ia menyebut Indonesia berada dalam situasi “risk-off”, yakni meningkatnya kehati-hatian ekonomi akibat ketidakpastian struktural dan global.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa akar persoalan terletak pada ketimpangan kebijakan ekonomi nasional yang berdampak pada kelumpuhan struktural. Disfungsi kebijakan fiskal dan moneter, praktik penguasaan sumber daya strategis oleh elite, melemahnya produktivitas dan inovasi, serta distorsi harga dan daya beli disebut sebagai faktor yang memperlemah daya saing nasional.

Sebagai jalan keluar, Ichsanuddin menekankan pentingnya penguatan pilar daya saing dan ketahanan nasional secara simultan, meliputi modal intelektual, modal sosial, pengelolaan sumber daya alam, efisiensi ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara pendekatan ekonomi syariah, yang menekankan keadilan dan perlindungan ekonomi rakyat, dengan ekonomi konstitusi, yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Forum yang dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini dan ditutup oleh Ketua Umum DN-PIM Din Syamsuddin ini diharapkan menjadi ruang refleksi kritis sekaligus kontribusi pemikiran strategis bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia menuju sistem ekonomi yang sehat, masyarakat yang berdaya, dan negara yang berdaulat.