Putusan MK Soal Parliamentary Threshold Isyaratkan Tak Boleh Lampaui 4 Persen

Besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023, ditafsirkan tidak boleh melampaui angka 4 persen.

Ketua Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin mamandang, salam putusan tersebut MK telah menyampaikan pertimbangan perubahan besaran PT, yang harus dilakukan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 berlangsung.

"Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ambang batas 4 persen, dan pertimbangan hukumnya mengisyaratkan bahwa batas tersebut tidak boleh dilampaui," ujar Miftah kepada RMOL, Rabu, 25 Februari 2026.

Dia mengurai, gugatan PT yang diterima MK sebelumnya memuat argumentasi yuridis dan konstitusional mengenai kedaulatan rakyat dalam demokrasi elektoral. Di mana, nyata terbukti kerugian masyarakat pemilih akibat pemberlakuan norma PT 4 persen. 

"Pemilu 2024 kemarin ada sekitar 17,3 juta suara rakyat Indonesia yang hangus karena pilihan politik mereka dikandaskan oleh ambang batas parlemen yang tidak memberi ruang bagi keberagaman suara," urai Miftah.

Dari konsep berpikir itu, dia menegaskan secara logika konstitusional menuntun arah pembenahan UU Pemilu seharusnya dilakukan dengan mengevaluasi atau menurunkan besaran ambang batas, bukan justru menaikkannya.

Oleh karena itu, Miftah meminta MK untuk segera memberikan kepastian hukum melalui Perkara Nomor 37/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkannya saat ini. 

Perkara tersebut, menurutnya, menjadi momentum penting bagi Mahkamah untuk menetapkan batas konstitusional yang tegas agar tidak terjadi praktik penentuan ambang batas secara sewenang-wenang menjelang Pemilu 2029.

"Pembenahan sistem pemilu semestinya bergerak ke arah penguatan representasi yang adil, bukan memperluas pembatasan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak di hadapan hukum," demikian Miftah menambahkan.