Berita

Anies Baswedan mencium tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto: Istimewa)

Publika

NasDem Berpeluang Mengusung Anies Lagi

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 06:51 WIB

SEPERTI Pilpres 2024 lalu, agaknya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh masih menjadi poros tersendiri dalam Pilpres 2029 nanti. 

Ini terlihat dari tokoh-tokoh yang hadir dalam acara buka puasa bersama yang diadakan Partai NasDem, baru-baru ini.

Jusuf Kalla, Puan Maharani, Anies Baswedan, Zulkifli Hasan, Al Muzzammil Yusuf, Saifullah Yusuf, dan sederet petinggi partai lain, yang mewakili ketua umum partai mereka. 


Tak banyak tokoh yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Surya Paloh.

Apalagi, posisi NasDem (Surya Paloh), agak unik dalam perpolitikan saat ini. Menyatakan diri dalam koalisi pemerintahan, tapi tak mengirimkan kader atau perwakilannya dalam kabinet. 

Surya Paloh sadar diri, bukan pengusung Prabowo-Gibran.

Dalam pernyataannya Surya Paloh tak seperti PKB, PAN, Demokrat, dan Golkar, yang belum apa-apa terlihat sudah memberi sinyal mendukung Prabowo dua periode, meskipun tak lagi menyebut Gibran. 

Gibran hanya disebut oleh PSI dan Jokowi seorang.

Artinya, NasDem berpeluang tak ikut mengusung Prabowo dua periode atau memilih mengusung calon sendiri. 

Apalagi kalau ada Jokowi, Gibran, dan PSI, di sisi Prabowo. Sebab, PSI terang-terangan menggerogoti melalui men-PSI-kan kader NasDem.

Anies Baswedan masih mungkin diusung NasDem, tapi agak tidak mungkinnya karena Anies sudah punya Partai Gerakan Rakyat (PGR). 

Kecuali PGR tak lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu. NasDem bisa berkoalisi dengan PDIP seperti Pilpres 2014.

Tapi, tentu bukan Jokowi Junior alias Gibran yang akan diusung. Anies-Puan, Anies-Pramono, atau sebaliknya, masih mungkin. 

Anies jadi Cawapres ini juga mustahil, karena sudah pernah jadi Capres. Tapi Surya Paloh tentu punya racikannya sendiri.

Surya Paloh masih konsisten mengusung ambang batas parlemen 7 persen dengan alasan penyederhanaan partai. 

Padahal putusan MK, seperti juga syarat pencapresan minta dihapuskan. Masih tergantung UU Pemilu yang akan dibahas DPR pada tahun ini.

Tapi, bisa jadi juga 7 persen ambang batas parlemen bertujuan untuk menjegal PSI masuk ke Parlemen. 

PSI sedang semangat-semangatnya membangun partai dan sudah seperti partai pemenang Pemilu saja. 

Targetnya pemenang ke-3, di mana NasDem saja setelah 3 kali Pemilu, tak bisa mencapainya.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya