Berita

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 19:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perlu pertimbangan matang mengenai besaran angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen.

Walaupun, dinaikkannya ambang batas bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang lolos ke parlemen agar lebih selektif dan efektif dalam menjalankan fungsi legislasi.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan penyederhanaan partai di DPR penting agar komposisi fraksi lebih ideal dan proporsional.


“Idealnya di DPR diisi 5 atau 6 fraksi, sehingga perlu dilakukan simulasi,” ujar Andreas kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.

Menurutnya, partai yang masuk ke parlemen harus memiliki jumlah kursi yang memadai. Hal ini penting agar pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR tidak menimbulkan rangkap jabatan.

Ia menilai selama ini ada anggota yang harus duduk di beberapa AKD sekaligus karena keterbatasan jumlah personel dari fraksi kecil. 

Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat anggota DPR tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Terkait usulan kenaikan PT menjadi 7 persen, Andreas menegaskan angka tersebut masih perlu dikaji melalui simulasi.

“Soal angka sebaiknya disimulasikan dulu. Bisa sama, bisa lebih atau sedikit kurang dari 7 persen. Tetapi idealnya memang 5 paling banyak 6 partai,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Fraksi PDIP ini.

Menanggapi kekhawatiran bahwa kenaikan ambang batas akan membuat lebih banyak suara rakyat terbuang, Andreas berpandangan tidak ada istilah suara hilang.

“Tidak ada istilah dan akan terbuang, rakyat tetap bisa menyalurkan suaranya melalui partai-partai yang masuk PT,” tegasnya.

Meski demikian, ia memastikan hingga kini belum ada pembahasan resmi mengenai revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk soal besaran angka parliamentary threshold.

“Belum ada pembahasan soal UU Pemilu,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya