Berita

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

KPK Percaya Pemerintah Paham Cara Terbaik Jalankan Kopdes Merah Putih

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 14:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh kepercayaan kepada pemerintah dalam menjalankan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar tetap sesuai tujuan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas di tengah polemik yang berkembang.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, bahwa lembaganya memantau program tersebut dari aspek pencegahan korupsi melalui mekanisme penilaian risiko, sekaligus menilai pemerintah telah merespons isu yang muncul.

"Kami sifatnya kita melihat apa selama itu masih sifatnya potensi, belum ada, kan kami punya ada namanya RCA, Risk Corruption Assessment,” kata Setyo usai acara Pertemuan Semester II Tahun 2026 Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Februari 2026.


Menurutnya, pendekatan KPK saat ini berfokus pada upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis tersebut.

"Dari situ kan nanti kalau memang ada, ini semua kita bicaranya atau konteksnya adalah pencegahan. Sehingga jangan sampai terjadi permasalahan," terang Setyo.

Setyo menegaskan, dengan adanya respons dari pemerintah, KPK memilih menunggu langkah lanjutan sambil memastikan program tetap berjalan sesuai koridor.

"Kalau yang tadi itu, saya lihat pemerintah sudah merespons, dengan pemerintah sudah merespons kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya," tegasnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah memahami langkah terbaik agar program Kopdes Merah Putih tidak menyimpang dari tujuan awalnya sebagai program strategis untuk masyarakat.

"Saya kira mereka, pemerintah sudah tahu apa yang terbaik untuk menjaga agar program strategis ini bisa berjalan dengan baik dan berguna bermanfaat untuk seluruh masyarakat," pungkas Setyo.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya