Berita

Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

KPK Percaya Pemerintah Paham Cara Terbaik Jalankan Kopdes Merah Putih

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 14:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh kepercayaan kepada pemerintah dalam menjalankan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar tetap sesuai tujuan dan memberi manfaat bagi masyarakat luas di tengah polemik yang berkembang.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan, bahwa lembaganya memantau program tersebut dari aspek pencegahan korupsi melalui mekanisme penilaian risiko, sekaligus menilai pemerintah telah merespons isu yang muncul.

"Kami sifatnya kita melihat apa selama itu masih sifatnya potensi, belum ada, kan kami punya ada namanya RCA, Risk Corruption Assessment,” kata Setyo usai acara Pertemuan Semester II Tahun 2026 Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Februari 2026.


Menurutnya, pendekatan KPK saat ini berfokus pada upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis tersebut.

"Dari situ kan nanti kalau memang ada, ini semua kita bicaranya atau konteksnya adalah pencegahan. Sehingga jangan sampai terjadi permasalahan," terang Setyo.

Setyo menegaskan, dengan adanya respons dari pemerintah, KPK memilih menunggu langkah lanjutan sambil memastikan program tetap berjalan sesuai koridor.

"Kalau yang tadi itu, saya lihat pemerintah sudah merespons, dengan pemerintah sudah merespons kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya," tegasnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah memahami langkah terbaik agar program Kopdes Merah Putih tidak menyimpang dari tujuan awalnya sebagai program strategis untuk masyarakat.

"Saya kira mereka, pemerintah sudah tahu apa yang terbaik untuk menjaga agar program strategis ini bisa berjalan dengan baik dan berguna bermanfaat untuk seluruh masyarakat," pungkas Setyo.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya