Berita

Peserta didik menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: BGN)

Politik

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang mengusulkan masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari pengamat politik Nurul Fatta.

Sultan Bachtiar Najamudin mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme gotong royong atau urunan sebagai bentuk partisipasi publik dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin soal masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut saya problematis ya,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 24 Februari 2026.


Ia memahami bahwa kondisi fiskal negara memiliki keterbatasan. Namun, program seperti MBG, kata dia, merupakan mandat negara yang semestinya dibiayai melalui skema anggaran publik.

“Kita semua paham anggaran negara terbatas. Tetapi program seperti MBG adalah mandat negara dalam kerangka fungsi welfare state,” tegasnya.

Nurul Fatta mengingatkan, ketika pembiayaan program publik dialihkan ke partisipasi sukarela masyarakat, terdapat risiko pergeseran tanggung jawab negara kepada warga.

“Ketika pembiayaan publik dialihkan pada partisipasi sukarela masyarakat, itu berpotensi menggeser tanggung jawab negara menjadi beban kolektif warga negaranya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti model pengelolaan MBG yang dinilai tidak sepenuhnya berbasis gotong royong, melainkan menggunakan pendekatan industrial.

“Apalagi MBG dikelola dengan pendekatan industrial, ada rantai pasok, vendor, manajemen distribusi, bahkan skema keuntungan dan efisiensi. Ini bukan kerja bakti kampung yang berbasis solidaritas langsung,” paparnya.

Karena itu, Nurul melihat adanya ketimpangan logika apabila masyarakat diminta patungan sementara pengelolaan program berjalan dengan orientasi bisnis.

“Jika masyarakat patungan lalu dana itu masuk ke sistem pengelolaan yang berorientasi bisnis, maka terjadi ketimpangan cara berpikir tuh, publik didorong menyumbang, operator MBG memperoleh untung,” pungkasnya.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya