Berita

Peserta didik menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: BGN)

Politik

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang mengusulkan masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari pengamat politik Nurul Fatta.

Sultan Bachtiar Najamudin mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme gotong royong atau urunan sebagai bentuk partisipasi publik dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin soal masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut saya problematis ya,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 24 Februari 2026.


Ia memahami bahwa kondisi fiskal negara memiliki keterbatasan. Namun, program seperti MBG, kata dia, merupakan mandat negara yang semestinya dibiayai melalui skema anggaran publik.

“Kita semua paham anggaran negara terbatas. Tetapi program seperti MBG adalah mandat negara dalam kerangka fungsi welfare state,” tegasnya.

Nurul Fatta mengingatkan, ketika pembiayaan program publik dialihkan ke partisipasi sukarela masyarakat, terdapat risiko pergeseran tanggung jawab negara kepada warga.

“Ketika pembiayaan publik dialihkan pada partisipasi sukarela masyarakat, itu berpotensi menggeser tanggung jawab negara menjadi beban kolektif warga negaranya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti model pengelolaan MBG yang dinilai tidak sepenuhnya berbasis gotong royong, melainkan menggunakan pendekatan industrial.

“Apalagi MBG dikelola dengan pendekatan industrial, ada rantai pasok, vendor, manajemen distribusi, bahkan skema keuntungan dan efisiensi. Ini bukan kerja bakti kampung yang berbasis solidaritas langsung,” paparnya.

Karena itu, Nurul melihat adanya ketimpangan logika apabila masyarakat diminta patungan sementara pengelolaan program berjalan dengan orientasi bisnis.

“Jika masyarakat patungan lalu dana itu masuk ke sistem pengelolaan yang berorientasi bisnis, maka terjadi ketimpangan cara berpikir tuh, publik didorong menyumbang, operator MBG memperoleh untung,” pungkasnya.


Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Obituari Dudi Sudibyo

Senin, 16 Maret 2026 | 21:36

Sekda Jateng Diperiksa Kejati

Senin, 16 Maret 2026 | 21:12

Mendes Optimistis Ekonomi Desa Bergerak Bersama Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 21:06

Kopra by Mandiri Pertahankan Gelar Best Trade Finance Provider in Indonesia 2026

Senin, 16 Maret 2026 | 20:58

Lebih dari 32 Ribu Orang Ikut Mudik Gratis Presisi 2026

Senin, 16 Maret 2026 | 20:58

Kunjungi Kantor Agrinas, Menkop Godok Operasional Kopdes

Senin, 16 Maret 2026 | 20:49

Media Berperan Penting sebagai Pilar Demokrasi

Senin, 16 Maret 2026 | 19:48

PT KAI Bangun 5.484 Rusun Nempel Stasiun di Empat Kota

Senin, 16 Maret 2026 | 19:28

Survei Konsumen: Komitmen Lingkungan Jadi Penentu Pilihan AMDK

Senin, 16 Maret 2026 | 19:14

Untung dari Perang

Senin, 16 Maret 2026 | 19:05

Selengkapnya