Berita

Peserta didik menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: BGN)

Politik

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang mengusulkan masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari pengamat politik Nurul Fatta.

Sultan Bachtiar Najamudin mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme gotong royong atau urunan sebagai bentuk partisipasi publik dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin soal masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut saya problematis ya,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 24 Februari 2026.


Ia memahami bahwa kondisi fiskal negara memiliki keterbatasan. Namun, program seperti MBG, kata dia, merupakan mandat negara yang semestinya dibiayai melalui skema anggaran publik.

“Kita semua paham anggaran negara terbatas. Tetapi program seperti MBG adalah mandat negara dalam kerangka fungsi welfare state,” tegasnya.

Nurul Fatta mengingatkan, ketika pembiayaan program publik dialihkan ke partisipasi sukarela masyarakat, terdapat risiko pergeseran tanggung jawab negara kepada warga.

“Ketika pembiayaan publik dialihkan pada partisipasi sukarela masyarakat, itu berpotensi menggeser tanggung jawab negara menjadi beban kolektif warga negaranya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti model pengelolaan MBG yang dinilai tidak sepenuhnya berbasis gotong royong, melainkan menggunakan pendekatan industrial.

“Apalagi MBG dikelola dengan pendekatan industrial, ada rantai pasok, vendor, manajemen distribusi, bahkan skema keuntungan dan efisiensi. Ini bukan kerja bakti kampung yang berbasis solidaritas langsung,” paparnya.

Karena itu, Nurul melihat adanya ketimpangan logika apabila masyarakat diminta patungan sementara pengelolaan program berjalan dengan orientasi bisnis.

“Jika masyarakat patungan lalu dana itu masuk ke sistem pengelolaan yang berorientasi bisnis, maka terjadi ketimpangan cara berpikir tuh, publik didorong menyumbang, operator MBG memperoleh untung,” pungkasnya.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya