Berita

Peserta didik menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: BGN)

Politik

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 12:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang mengusulkan masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari pengamat politik Nurul Fatta.

Sultan Bachtiar Najamudin mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme gotong royong atau urunan sebagai bentuk partisipasi publik dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pernyataan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin soal masyarakat patungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut saya problematis ya,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 24 Februari 2026.


Ia memahami bahwa kondisi fiskal negara memiliki keterbatasan. Namun, program seperti MBG, kata dia, merupakan mandat negara yang semestinya dibiayai melalui skema anggaran publik.

“Kita semua paham anggaran negara terbatas. Tetapi program seperti MBG adalah mandat negara dalam kerangka fungsi welfare state,” tegasnya.

Nurul Fatta mengingatkan, ketika pembiayaan program publik dialihkan ke partisipasi sukarela masyarakat, terdapat risiko pergeseran tanggung jawab negara kepada warga.

“Ketika pembiayaan publik dialihkan pada partisipasi sukarela masyarakat, itu berpotensi menggeser tanggung jawab negara menjadi beban kolektif warga negaranya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti model pengelolaan MBG yang dinilai tidak sepenuhnya berbasis gotong royong, melainkan menggunakan pendekatan industrial.

“Apalagi MBG dikelola dengan pendekatan industrial, ada rantai pasok, vendor, manajemen distribusi, bahkan skema keuntungan dan efisiensi. Ini bukan kerja bakti kampung yang berbasis solidaritas langsung,” paparnya.

Karena itu, Nurul melihat adanya ketimpangan logika apabila masyarakat diminta patungan sementara pengelolaan program berjalan dengan orientasi bisnis.

“Jika masyarakat patungan lalu dana itu masuk ke sistem pengelolaan yang berorientasi bisnis, maka terjadi ketimpangan cara berpikir tuh, publik didorong menyumbang, operator MBG memperoleh untung,” pungkasnya.


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Febrie Adriansyah Resmi Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:27

Menko Polkam: Aktivitas Masyarakat Tetap Normal, Pasar dan Mal Ramai

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:26

Gelombang Reshuffle Berlanjut, Zelensky Pecat Dubes Ukraina untuk AS

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:22

Harga Garam Brebes Anjlok saat Panen Raya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:16

Kelakuan SPPG di Ketapang: Rumah Wartawan Dikepung, Istrinya Diintimidasi

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:02

Situasi di Dalam Negeri Sangat-sangat Mantap

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:52

Laba Tergerus, Saham Lufthansa Anjlok 8 Persen

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:51

Kepemilikan Aset Tak Wajar Jadi Indikator Awal Pencucian Uang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:40

Api Membakar Lahan, Seorang Ayah Tak Pernah Pulang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:31

Koperasi Merah Putih Dinilai Jadi Penentu Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya