Aksi damai Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) di depang Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 23 Februari 2026. (Foto: Dokumentasi HAMI)
Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menggelar aksi damai di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Senin, 23 Februari 2026.
Mereka menuntut agar lembaga anti-korupsi tersebut bertindak cepat menangani dugaan penggunaan kendaraan mewah berupa mobil Toyota Alphard Staf Ahli Kementerian Keuangan dan mantan Staf Ahli BKPM.
Dalam keterangan usai aksi, Koordinator HAMI Faris menegaskan bahwa isu ini merupakan persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele.
"Menguatnya informasi publik terkait dugaan penggunaan mobil Toyota Alphard yang diduga berasal dari pihak swasta Toyota/Astra oleh pejabat negara merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius," ujar Faris dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 23 Februari 2026.
Menurut Faris, dugaan tersebut menyangkut potensi gratifikasi dari pihak swasta kepada penyelenggara negara, yang secara tegas diatur dalam sistem hukum pemberantasan korupsi Indonesia.
"Dalam berbagai pemberitaan dan perbincangan publik disebutkan adanya dugaan penggunaan kendaraan mewah yang berasal dari pihak swasta. Jika benar, ini berpotensi masuk kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan diklarifikasi sesuai perundang-undangan," jelasnya.
HAMI juga menyampaikan serangkaian tuntutan kepada KPK. Pertama, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat tersebut terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan. Kedua, bertindak cepat tanpa menunggu klarifikasi dengan memanggil dan memeriksa pihak Toyota/Astra beserta jajaran pimpinan yang diduga terlibat.
"Kami mendesak KPK segera menaikkan status penanganan perkara ini ke tahap penyelidikan resmi dan menyampaikan hasilnya kepada publik secara terbuka," tegas Faris.
Ia menambahkan, dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, setiap fasilitas yang diterima pejabat negara dari pihak yang memiliki kepentingan harus diuji secara transparan untuk mencegah konflik kepentingan. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi atau langkah terbuka dari KPK terkait tindak lanjutnya.
"Jika terdapat cukup bukti, kami meminta KPK segera tetapkan Robert Leonard Marbun sebagai tersangka, serta mengusulkan agar beliau dicopot dari jabatan strategis di Kementerian Keuangan," tandas Faris.
