Berita

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Sigap Tangkal Disinformasi, Letkol Teddy Jaga Citra Pemerintah dari Salah Paham

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 19:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Maraknya disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi tantangan berat bagi tata kelola komunikasi pemerintahan saat ini. 

Terkini, publik dibuat heboh dengan kabarnya longgarnya pelabelan produk halal dari impor produk asal Amerika Serikat ke Indonesia.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan berbagai kesalahpahaman publik merupakan respons yang positif dan krusial.


Menurut Ujang, kehadiran Teddy yang responsif sangat membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menetralisir tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

“Respon cepat dari Seskab Teddy ini membantu pemerintah menanggulangi tuduhan atau kritik yang muncul akibat salah paham. Ini adalah langkah yang baik agar publik memahami persoalan secara utuh," ujar Ujang kepada wartawan, Senin 23 Februari 2026.

Selain menyoroti efektivitas komunikasi, Ujang juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menjaga standar nilai di masyarakat, terutama terkait sertifikasi halal dan kualitas kesehatan. 

Ia menegaskan bahwa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, standar halal adalah harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan.

"Segala sesuatu yang menyangkut standar halal, kelayakan, dan kualitas harus tetap dijaga. Di sinilah nilai kepemimpinan Letkol Teddy terlihat dalam menjaga kedaulatan regulasi tersebut," tambahnya.

Meski mengapresiasi kinerja Teddy, Ujang memberikan catatan konstruktif agar pemerintah ke depan memperkuat sistem komunikasi satu pintu. Ia menyarankan adanya juru bicara khusus yang fokus menangani problematika etika dan teknis di pemerintahan.

"Hal ini bertujuan agar informasi yang diterima rakyat bersifat tunggal dan akurat, menghindari tumpang tindih komentar antarpejabat di ruang publik, serta memperkuat wibawa pemerintah dalam menghadapi krisis informasi," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya