Berita

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Sigap Tangkal Disinformasi, Letkol Teddy Jaga Citra Pemerintah dari Salah Paham

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 19:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Maraknya disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian menjadi tantangan berat bagi tata kelola komunikasi pemerintahan saat ini. 

Terkini, publik dibuat heboh dengan kabarnya longgarnya pelabelan produk halal dari impor produk asal Amerika Serikat ke Indonesia.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan berbagai kesalahpahaman publik merupakan respons yang positif dan krusial.


Menurut Ujang, kehadiran Teddy yang responsif sangat membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menetralisir tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

“Respon cepat dari Seskab Teddy ini membantu pemerintah menanggulangi tuduhan atau kritik yang muncul akibat salah paham. Ini adalah langkah yang baik agar publik memahami persoalan secara utuh," ujar Ujang kepada wartawan, Senin 23 Februari 2026.

Selain menyoroti efektivitas komunikasi, Ujang juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menjaga standar nilai di masyarakat, terutama terkait sertifikasi halal dan kualitas kesehatan. 

Ia menegaskan bahwa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, standar halal adalah harga mati yang tidak dapat dinegosiasikan.

"Segala sesuatu yang menyangkut standar halal, kelayakan, dan kualitas harus tetap dijaga. Di sinilah nilai kepemimpinan Letkol Teddy terlihat dalam menjaga kedaulatan regulasi tersebut," tambahnya.

Meski mengapresiasi kinerja Teddy, Ujang memberikan catatan konstruktif agar pemerintah ke depan memperkuat sistem komunikasi satu pintu. Ia menyarankan adanya juru bicara khusus yang fokus menangani problematika etika dan teknis di pemerintahan.

"Hal ini bertujuan agar informasi yang diterima rakyat bersifat tunggal dan akurat, menghindari tumpang tindih komentar antarpejabat di ruang publik, serta memperkuat wibawa pemerintah dalam menghadapi krisis informasi," pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya